banner 468x60 banner 468x60 banner 468x60

Sosialisasi Dan Mediasi Penegakan Kepatuhan Badan Usaha Dalam Pendaftaran Peserta JKN-KIS

Trigger Netmedia - 23 Agustus 2019
Sosialisasi Dan Mediasi Penegakan Kepatuhan Badan Usaha Dalam Pendaftaran Peserta JKN-KIS
 - ()

triggernetmedia.com – Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Ketapang menggandeng aparat penegak hukum Kejaksaan Negri Ketapang melakukan Sosialisasi pada puluhan pengusaha mikro kebawah yang belum mendaftarkan karyawan sebagai peserta JKN – KIS.

Sosialisasi dilakukan sebagai upaya untuk menertibkan para pengusaha yang dinilai kurng memamahi dan belum patuh terhadap ketentuan yang berlau. Sosialisasi diselenggarakan di gedung aula kejaksaan negeri Ketapang.

Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang Darmabella Tymbasz melalui Kasi Datun Monita memaparkan terkait dengan kewenangan kejaksaan mengenai kepatuhan badan usaha dalam program BPJS Kesehatan.

“Kejaksaan Negeri sebagai pengacara negara punya tugas untuk membantu BPJS Kesehatan dalam hal bantuan hukum dan penegakan hukum. Untuk itu diharapkan sebelum adanya tindakan hukum, bapak dan ibu pemilik perusahaan untuk mendaftarkan karyawannya dan membayar iuran JKN-KIS tepat waktu,” Ungkap Monita, pada Jumat (23/8).

Monita mengatakan, bahwa problematika yang dihadapi terkait ketidakpatuhan badan usaha dalam program BPJS Kesehatan adalah tidak atau belum mendaftarkan seluruh pekerja dan anggota keluarganya sebagai pekerja BPJS Kesehatan, kemudian tidak secara rutin melakukan pembayaran iuaran BPJS Kesehatan.

Kewajiban mendaftarkan pekerja sebagai peserta BPJS diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 24 Tahunj 2011, Pasal 3 ayat (1) huruf b PP No, 86 Tahun 2013.

“Diharapkan agar badan usaha mematuhi apa yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan terkait program BPJS kesehatan, sehingga program BPJS kesehatan ini dapat juga dirasakan manfaatnya oleh para pekerja,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Bidang Peserta dan Kepatuhan Kesehatan Cabang Pontianak Juliantomo mengatakan bahwa perusahaan mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya dan membayar iuran rutin.

“Perusahaan punya kewajiban untuk memberikan perlindungan dalam hal ini jaminan kesehatan kepada seluruh karyawannya karena kesehatan adalah hak untuk seluruh manusia. Agar seluruh badan usaha melaksanakan kewajibannya untuk membantu dan berpartisipasi dalam mensukseskan program JKN-KIS,” ujarnya.

Menurutnya, kegiatan ini adalah tindak lanjut dari MoU antara BPJS Kesehatan dengan Kejaksaan Negeri Ketapang yang mana terkait dengan kepatuhan badan usaha mengenai kepesertaan dan pembayaran iuran program JKN-KIS.

Juliantomo menegaskan, program yang melibatkan partisipasi masyarakat secara perorangan atau Badan Hukum itu bertujuan mewujudkan kepedulian kepada masyarakat dilingkunganya melalui pendaftaran dan pembayaran iuran keluarga atau kelompok menjadi Peserta JKN-KIS.

Jhon I Ariz

Tinggalkan Komentar

Terkini

Antisipasi Demo Tolak PPKM, Polisi Pasang Barikade Kawat Berduri di Sekitar Istana Negara

Antisipasi Demo Tolak PPKM, Polisi Pasang Barikade Kawat Berduri di Sekitar Istana Negara

Headline   Metropolitan   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK Protes Dewas Setop Laporan Mereka soal Firli Cs

Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK Protes Dewas Setop Laporan Mereka soal Firli Cs

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Ada Ajakan Aksi Jokowi End Game, Mahfud MD Minta Masyarakat Tetap Tenang

Ada Ajakan Aksi Jokowi End Game, Mahfud MD Minta Masyarakat Tetap Tenang

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Greysia Polii: Tokyo 2020 Mungkin Olimpiade Terakhir Saya

Greysia Polii: Tokyo 2020 Mungkin Olimpiade Terakhir Saya

Headline   Internasional   Kabar Arena   News   Sport
Neymar Kena Tikung, Wanita yang Dikencaninya Malah Pacaran dengan Eder Militao

Neymar Kena Tikung, Wanita yang Dikencaninya Malah Pacaran dengan Eder Militao

Gosip   Headline   Internasional   Selebritis   Sepak Bola   Sport
Komnas HAM: Penerapan PPKM Harus Humanis, Hentikan Sikap Represif Aparat

Komnas HAM: Penerapan PPKM Harus Humanis, Hentikan Sikap Represif Aparat

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Imbau Masyarakat Tak Terhasut Aksi Tolak PPKM, Polri: Ganggu Ketertiban Umum Kita Amankan

Imbau Masyarakat Tak Terhasut Aksi Tolak PPKM, Polri: Ganggu Ketertiban Umum Kita Amankan

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Cak Imin: Vaksinasi Pasti Gagal Kalau Pemerintah One Man Show

Cak Imin: Vaksinasi Pasti Gagal Kalau Pemerintah One Man Show

Headline   Kesehatan   Nasional   News   Pelayanan Puplik   Sorotan   Sospolhukam
Mendagri Minta Pemda Segera Realisasikan Anggaran Pengendalian Pandemi

Mendagri Minta Pemda Segera Realisasikan Anggaran Pengendalian Pandemi

Headline   Keuangan   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
9 Pesona Nadine Kaiser Anak Susi Pudjiastuti, Mewarisi Sifat dan Kecantikan Ibunya

9 Pesona Nadine Kaiser Anak Susi Pudjiastuti, Mewarisi Sifat dan Kecantikan Ibunya

Headline   Infotainment   Lifestyle   Selebritis   Serba-serbi   Trend

SITE LOCATION REKLAME

Streaming triggernetmedia.com