banner 468x60

Karolin : FGD I untuk Kesepakatan Delineasi RDTR

Trigger Netmedia - 14 Agustus 2019
Karolin : FGD I untuk Kesepakatan Delineasi RDTR
Bupati Kabupaten Landak, Karolin Margret Natasa (Foto Istimewa). - ()

triggernetmedia.com – Bupati Kabupaten Landak dr. Karolin Margret Natasa secara resmi membuka kegiatan             FGD I Penyepakatan Delineasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk mendukung online single submission (OSS) di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Landak, pada Selasa (13/8).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Landak, perwakilan Bappeda provinsi Kalimantan Barat, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan penataan ruang provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Landak, para kepala OPD, Kepala Subdit Perencanaan Tata ruang kawasan strategis nasional wilayah II, Camat ngabang beserta kepala Desa, dan Tim penyusun RDTR Online Single Submission (OSS) Kabupaten Landak.

Dalam kesempatan ini, Bupati Landak dr. Karolin Margret Natasa menyampaikan kegiatan tersebut betujuan untuk mempercepat pelaksanaan berusaha di Indonesia, dimana pada tanggal 21 Juni 2018 pemerintah telah mengeluarkan peraturan presiden nomor 24 Tahun 2018.

“Tujuan kegiatan ini adalah untuk mempercepat pelaksanaan berusaha di Indonesia, dimana tanggal 21 Juni 2018 pemerintah telah mengeluarkan peraturan presiden nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui penyederhanaan regulasi dan mempermudah birokrasi perizinan dengan menyatukan pengajuan, proses, dan pengeluaran perizinan berusaha melalui sistem pengelolaan perizinan terpadu secara elektronik atau online single submission (OSS),” ujar Karolin.

Karolin menegaskan, rencana detail tata ruang menjadi sangat signifikan dalam membantu realisasi investasi karena bisa mempersingkat waktu izin pemanfaatan lahan. Hal ini baru sebagian kecil Kabupaten/Kota yang saat ini memiliki peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang dari 508 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

“Untuk itu saya minta kepada kementrian agraria dan tata ruang atau BPN agar mempercepat penyusunan RDTR sebagai dasar perizinan pemanfaatan ruang dengan mengutamakan Kabupaten dan Kota,” jelasnya.

Lebih lanjut, Karolin membeberkan salah satu Kabupaten/Kota yang akan disusun rencana rinci tata ruangnya adalah Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam hal ini Karolin berharap agar dalam penyusunan materi teknis RDTR dan peraturan zonasi bisa membantu pemerintah Kabupaten Landak.

“Tujuan tersebut dapat membantu pemerintah Kabupaten Landak dalam penyusunan materi teknis RDTR dan peraturan zonasi Kabupaten Landak, sehingga hasil kegiatan ini diharapkan agar pemerintah Kabupaten Landak memiliki dokumen materi teknis, raperda, album peta RDTR dan peraturan zonasi (PZ),” sebutnya.

Karolin berharap agar pelayanan di pemerintah Kabupaten Landak lebih dioptimalkan dalam penyusunan RDTR untuk mendukung OSS, demi meningkatkan pelayanan semakin baik.

“Harus kita ketahui bahwa dengan bergesernya model pelayanan menjadi berbasis online, mari kita optimalkan kegiatan penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR) untuk mendukung online single submission (OSS) ini dalam mendorong peningkatan percepatan pelayanan perizinan di Kabupaten Landak menjadi semakin baik dan optimal,” timpalnya.

Ariz

Tinggalkan Komentar

Terkini

PKK Kota Pontianak Ikutsertakan Empat Kategori Lomba Tingkat Provinsi

PKK Kota Pontianak Ikutsertakan Empat Kategori Lomba Tingkat Provinsi

Headline   Kesra   Kilas Kalbar   News   Pontianak
“Jogging Jumat Pagi” ala Walkot Pontianak Jadi Sumber Inspirasi Menata Kota

“Jogging Jumat Pagi” ala Walkot Pontianak Jadi Sumber Inspirasi Menata Kota

Headline   Kilas Kalbar   lingkungan   News   Pontianak   Sport   Trend
Terima 11 Nama, DPR Klaim Bakal Transparan Seleksi Calon Hakim Agung

Terima 11 Nama, DPR Klaim Bakal Transparan Seleksi Calon Hakim Agung

Headline   Nasional   News   Parlementaria   Sorotan   Sospolhukam
Senyum Krisdayanti usai Dipanggil Fraksi PDIP Akibat Buka Gaji Anggota DPR

Senyum Krisdayanti usai Dipanggil Fraksi PDIP Akibat Buka Gaji Anggota DPR

Headline   Keuangan   Nasional   News   Parlementaria   Sorotan
Pelayanan Kesehatan di Papua Terganggu Pasca Pembunuhan Nakes Oleh KKB

Pelayanan Kesehatan di Papua Terganggu Pasca Pembunuhan Nakes Oleh KKB

Headline   Nasional   News   Pelayanan Puplik   Sorotan   Sospolhukam
Menteri PPPA Sebut Ketimpangan Gender Masih Jadi Masalah di Indonesia

Menteri PPPA Sebut Ketimpangan Gender Masih Jadi Masalah di Indonesia

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Kemnaker Tetap Salurkan Bantuan Subsidi Upah Meski Level PPKM Diturunkan

Kemnaker Tetap Salurkan Bantuan Subsidi Upah Meski Level PPKM Diturunkan

Ekonomi   Headline   Kesra   Nasional   News   Pelayanan Puplik   Sorotan
Neraca Dagang Surplus 16 Kali Berturut-turut, Tapi Kemenkeu Ingatkan Ini

Neraca Dagang Surplus 16 Kali Berturut-turut, Tapi Kemenkeu Ingatkan Ini

Ekonomi   Headline   Nasional   News   Sorotan
Pemerintah Perpanjangan Diskon Pajak Beli Mobil Baru Hingga Akhir Tahun

Pemerintah Perpanjangan Diskon Pajak Beli Mobil Baru Hingga Akhir Tahun

Bisnis   Ekonomi   Headline   Keuangan   Nasional   News   Otomotif   Sorotan
Kapolri Ditegur Jokowi karena Berlebihan ke Mahasiswa UNS, Pengamat: Siap Reshuffle

Kapolri Ditegur Jokowi karena Berlebihan ke Mahasiswa UNS, Pengamat: Siap Reshuffle

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam

SITE LOCATION REKLAME

Streaming triggernetmedia.com