Hermanus berharap Perpres 88 Tahun 2017 dapat menyelesaikan persoalan masyarakat

Trigger Netmedia - 16 Oktober 2018
Hermanus berharap Perpres 88 Tahun 2017 dapat menyelesaikan persoalan masyarakat
 - ()

KUBU RAYA (triggernetmedia.com) – Wakil Bupati Kubu Raya, Hermanus di Kantor menyatakan Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu dari tujuh daerah di Kalimantan Barat yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH). Menurutnya, PPTKH bertujuan untuk menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum atau legalitas aset dan akses atas hak-hak masyarakat yang menguasai tanah di dalam kawasan hutan.

“Kawasan hutan yang dapat dilakukan penyelesaian penguasaan tanah merupakan kawasan hutan pada tahap penunjukan kawasan hutan, yakni hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi,” kata Hermanus.

lasan keseluruhan permohonan kegiatan inventarisasi dan verifikasi (inver) untuk penetapan TORA di Kabupaten Kubu Raya kata wakil bupati Hermanus yakni mencapai 10.028,42 hektare. Trsebar di 8 kecamatan dan 22 desa. Delapan kecamatan yakni batu Ampar, Kubu, Teluk Pakedai, Kuala Mandor B, Sungai Ambawang, Sungai Raya, dan Rasau Jaya.

Baca juga  Lomba Dayung Piala Dandim Ketapang Cup Tahun 2019

“Permohonan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan yang telah diajukan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya diharapkan mendapat tindak lanjut dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait,” harapnya.

Dikatakan Hermanus, keberadaan lokasi-lokasi yang dimohonkan dalam PPTKH terkait erat dengan kondisi riil eksistensi masyarakat yang telah menempati lokasi tersebut sejak puluhan tahun silam.

“Beberapa kali masyarakat menyampaikan aspirasi di mana mereka ingin ada kebijakan dari pemerintah pusat untuk dapat melakukan langkah-langkah penyelesaian terhadap penguasaan tanah yang telah mereka kuasai sejak puluhan tahun lalu,” ucap dia.

Baca juga  COVID-19, Tim Gabungan Amankan 2 Pemuda Nongkrong di Warkop

Menurut Hermanus, fakta di lapangan menunjukkan tanah-tanah yang dikuasai masyarakat dalam kawasan hutan sudah banyak yang menjadi lahan-lahan permukiman dan transmigrasi. Termasuk lahan-lahan garapan masyarakat.

“Namun, dalam peta indikatif masih termasuk dalam kawasan hutan. Karena itu, perlunya langkah-langkah untuk memberikan sebuah kepastian kepada masyarakat terkait penguasaan tanah yang sudah dikuasai.
Tentunya kami berharap dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terkait dengan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang PPTKH ini. Mudah-mudahan dapat memberikan langkah-langkah penyelesaian yang terbaik. Tentu semuanya ini untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.

Pewarta : Rio /Humas Pemkab Kubu Raya
Editor : Arizbroadcaster

Tinggalkan Komentar

Terkini

Prajurit TNI Mati Ditembak usai Salat Subuh, Ini Kata TPNPB OPM

Prajurit TNI Mati Ditembak usai Salat Subuh, Ini Kata TPNPB OPM

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
MA Kabulkan PK Para Koruptor, Salah Satunya Ada Ketidakadilan

MA Kabulkan PK Para Koruptor, Salah Satunya Ada Ketidakadilan

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
KPK Tambah 30 Hari Penahanan Edhy Prabowo Bersama Tiga Tersangka Lain

KPK Tambah 30 Hari Penahanan Edhy Prabowo Bersama Tiga Tersangka Lain

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
2 Prajurit TNI Tewas di Papua, Salah Satunya Ditembaki usai Salat Subuh

2 Prajurit TNI Tewas di Papua, Salah Satunya Ditembaki usai Salat Subuh

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Pabrik Vaksin Terbesar di Dunia Terbakar, Tewaskan 5 Orang

Pabrik Vaksin Terbesar di Dunia Terbakar, Tewaskan 5 Orang

Headline   Internasional   News   Sorotan
Tak Terima Dipenjara KPK, 65 Napi Koruptor Ramai-ramai Ajukan PK

Tak Terima Dipenjara KPK, 65 Napi Koruptor Ramai-ramai Ajukan PK

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Dua Pejabat BPJS Ketenagakerjaan Diperiksa Kejagung Kasus Korupsi

Dua Pejabat BPJS Ketenagakerjaan Diperiksa Kejagung Kasus Korupsi

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Hari Gizi Nasional 2021: Tiga Masalah yang Intai Remaja Penerus Bangsa

Hari Gizi Nasional 2021: Tiga Masalah yang Intai Remaja Penerus Bangsa

Headline   Nasional   News   Pendidikan   Sorotan
DPR Ingatkan Pemerintah Jangan Blunder soal Opsi Vaksin Mandiri

DPR Ingatkan Pemerintah Jangan Blunder soal Opsi Vaksin Mandiri

Headline   Kesehatan   Nasional   News   Parlementaria   Sorotan   Sospolhukam
Mendikbud Anjurkan Sekolah Tatap Muka Bagi yang Sulit Jalankan PJJ

Mendikbud Anjurkan Sekolah Tatap Muka Bagi yang Sulit Jalankan PJJ

Headline   Kesehatan   Nasional   News   Pendidikan   Sorotan   Sospolhukam

Streaming

Close Ads X