Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat menanggapi maraknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Biaya rekrutmen mereka itu tidak murah. Ini sudah menjadi pengetahuan umum bahwa untuk menjadi kepala daerah tidak gratis. Mereka harus menyiapkan tim sukses, biaya kampanye, dan lain-lain. Biayanya tinggi,” kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Menurut Tito, kondisi tersebut menjadi salah satu akar persoalan yang mendorong sebagian kepala daerah mencari sumber pendapatan dengan cara yang melanggar hukum.

“Mereka mengeluarkan biaya besar, sementara take home pay atau pendapatan resmi mungkin tidak bisa menutupinya. Akhirnya mencari peluang dengan jalan yang tidak benar,” ujarnya.

Kepala Daerah Bukan Sistem Komando

Tito menjelaskan, pengawasan terhadap kepala daerah memiliki tantangan tersendiri karena mereka dipilih langsung oleh rakyat, bukan melalui sistem komando seperti di institusi kepolisian.

Ia membandingkan kondisi tersebut dengan saat dirinya masih menjabat sebagai Kapolri, ketika memiliki kewenangan langsung terhadap jajaran di bawahnya.

“Sistem kepala daerah bukan sistem komando kepada Mendagri. Berbeda ketika saya menjadi Kapolri, di mana Kapolda dan Kapolres berada dalam sistem komando sehingga sewaktu-waktu bisa dicopot jika melakukan pelanggaran,” jelasnya.

Karena itu, menurut Tito, langkah yang dapat dilakukan pemerintah lebih banyak berupa pembinaan dan penguatan integritas.

Kemendagri, kata dia, rutin menggelar pembekalan bagi kepala daerah, termasuk melalui program retreat, yang melibatkan berbagai lembaga seperti KPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Kementerian Keuangan.

“Tujuannya untuk memperkuat nasionalisme, integritas, sekaligus memberikan pembekalan terkait tata kelola pemerintahan,” katanya.

Pengawasan Digital Masih Bisa Dimanipulasi

Selain pembinaan, Kemendagri juga telah mengembangkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai instrumen pengawasan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat memantau proses penyusunan hingga pelaksanaan anggaran di daerah.

Namun, Tito mengakui sistem digital tidak sepenuhnya mampu menutup peluang penyimpangan.

“Kita membuat sistem pengawasan keuangan, tetapi namanya sistem tetap bisa diakali di lapangan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti beragam latar belakang kepala daerah. Tidak semua memiliki pengalaman birokrasi atau memahami administrasi pemerintahan sehingga banyak yang bergantung pada aparatur sipil negara, seperti sekretaris daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), maupun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Faktor Sistem dan Integritas

Menurut Tito, praktik korupsi kepala daerah dipengaruhi oleh kombinasi antara faktor sistem, lingkungan politik, dan integritas individu.

“Ini bisa dipengaruhi oleh sistem maupun lingkungan yang mendorong seseorang mencari jalan yang tidak benar. Di sisi lain, ada juga faktor pribadi. Ada yang sebenarnya sudah cukup, tetapi masih ingin lebih,” katanya.

Ia menegaskan pemerintah tidak dapat sepenuhnya menjamin integritas setiap kepala daerah karena mereka dipilih langsung oleh masyarakat berdasarkan tingkat popularitas dan dukungan politik.

“Sepanjang mereka populer dan disukai masyarakat, mereka bisa terpilih. Tetapi kita tidak bisa menjamin seperti apa integritas masing-masing,” pungkasnya.

The post Tito Karnavian: Biaya Pilkada yang Tinggi Jadi Salah Satu Pemicu Kepala Daerah Terjerat Korupsi appeared first on Trigger Netmedia.

Staf Ahli Wali Kota Pontianak Bidang Hukum dan Politik Elsa Risfadona mengatakan PPID perlu memahami secara baik klasifikasi informasi yang dapat dibuka kepada publik maupun informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

“PPID pelaksana merupakan ujung tombak keterbukaan informasi publik karena berhadapan langsung dengan masyarakat,” kata Elsa saat membuka kegiatan tersebut.

Menurut dia, setiap badan publik wajib menyediakan informasi yang akurat dan mudah diakses masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Elsa menjelaskan, informasi yang dikecualikan ditetapkan melalui Surat Keputusan Wali Kota berdasarkan usulan perangkat daerah dan harus dikaji secara cermat agar tidak menghambat pelayanan informasi.

Ia juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap standar operasional prosedur pelayanan informasi, terutama terkait batas waktu penyelesaian permohonan informasi publik. Keterlambatan dapat berujung pada pengajuan keberatan hingga sengketa informasi.

Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Pontianak memperoleh predikat informatif dan menempati posisi kedua dalam penilaian keterbukaan informasi publik tingkat Provinsi Kalimantan Barat.

Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berharap kapasitas PPID semakin meningkat sehingga pelayanan informasi kepada masyarakat menjadi lebih transparan, cepat, dan akuntabel.

The post Pemkot Pontianak Perkuat Kapasitas PPID untuk Tingkatkan Keterbukaan Informasi appeared first on Trigger Netmedia.

Posisi kedua ditempati Sekretariat DPRD Kota Pontianak dengan nilai 88,41, disusul Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kota Pontianak yang memperoleh nilai 85,86.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono didampingi Wakil Wali Kota Bahasan di Aula Sultan Syarif Abdurrahman, Selasa (9/6/2026).

Edi mengatakan capaian tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan publik.

“Momentum ini harus semakin meningkatkan pemahaman kita tentang SAKIP, memahami fungsinya, dan memahami apa yang harus dilakukan dalam mengoptimalkan kinerja di OPD masing-masing,” kata Edi.

Ia menuturkan masih terdapat sejumlah catatan dalam hasil evaluasi, antara lain kesenjangan antara perencanaan dan realisasi program di beberapa OPD serta belum optimalnya monitoring dan evaluasi internal secara berkelanjutan.

Menurut Edi, perangkat daerah perlu memperkuat perencanaan berbasis kinerja dan memastikan program yang dijalankan memiliki manfaat nyata bagi masyarakat.

“Program yang dijalankan harus mampu menghasilkan capaian yang terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, ia mendorong pemanfaatan teknologi digital, termasuk optimalisasi aplikasi e-SAKIP, serta menjadikan akuntabilitas sebagai budaya kerja, bukan sekadar kewajiban administratif.

Pada kategori peningkatan nilai SAKIP tertinggi, Satpol PP Kota Pontianak menjadi yang terbaik dengan kenaikan 9,74 poin dan nilai AKIP 85,15. Posisi berikutnya ditempati Sekretariat DPRD Kota Pontianak dengan kenaikan 9,55 poin dan nilai 88,41, serta Badan Pendapatan Daerah dengan peningkatan 9 poin dan nilai AKIP 84,11.

Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Pontianak, Yusnaldi, menjelaskan penilaian dilakukan berdasarkan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, serta capaian kinerja yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurut dia, SAKIP Awards bertujuan mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.

The post Dinkes Pontianak Raih Nilai AKIP Tertinggi pada SAKIP Awards 2026 appeared first on Trigger Netmedia.

Menurut Amirullah, SOP merupakan pedoman kerja yang memuat tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan secara sistematis dan berurutan. Karena itu, setiap aparatur sipil negara (ASN) wajib menjalankan pekerjaan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

“Pentingkah itu? Sangat penting karena menjadi pedoman. Jika bermasalah hukum, yang ditanya aparat pemeriksa adalah SOP-nya. Begitu kita keluar dari SOP, langsung dianggap salah dan menjadi temuan atau dugaan penyimpangan,” ujar Amirullah saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan SOP melalui Aplikasi SOP Kota Pontianak di Aula Sultan Syarif Abdurrahman, Senin (8/6/2026).

Ia mencontohkan penerapan SOP dalam berbagai layanan publik, mulai dari pengurusan pajak reklame hingga pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit.

Menurut dia, kepatuhan terhadap prosedur dapat melindungi petugas apabila terjadi persoalan hukum dalam pelaksanaan tugas. Sebaliknya, pengabaian terhadap SOP berpotensi menimbulkan masalah yang lebih besar bagi organisasi.

Untuk mendukung penerapan SOP yang seragam, Pemerintah Kota Pontianak telah mengembangkan Aplikasi SOP Kota Pontianak. Amirullah meminta seluruh ASN untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi guna meningkatkan efektivitas kerja.

“Kita harus adaptif, menyesuaikan dengan kemajuan teknologi informasi untuk kemudahan pekerjaan kita. Jadi, jangan alergi dengan aplikasi,” katanya.

Selain pelayanan publik, penerapan SOP juga dinilai penting dalam pengelolaan administrasi keuangan, aset daerah, hingga penegakan disiplin pegawai.

Amirullah berharap peserta bimtek dapat menyusun SOP yang tidak hanya memenuhi kebutuhan administrasi, tetapi juga mudah diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

“Sehingga SOP yang disusun nanti bukan sekadar dokumen administratif semata, melainkan menjadi pedoman kerja yang efektif, sederhana, dan mudah diterapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Pontianak,” tutupnya.

The post Kepatuhan pada SOP Jadi Pelindung ASN dari Masalah Hukum appeared first on Trigger Netmedia.

Hal itu disampaikan Bahasan saat membuka kegiatan sosialisasi Undang-Undang Tahun 2026 bertema “Transformasi Hukum Pidana Indonesia dan Peran Aparatur Sipil Negara dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” yang digelar Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pontianak, Selasa (26/5/2026).

Menurut Bahasan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi tonggak penting dalam sejarah pembaruan hukum nasional Indonesia setelah sekian lama menggunakan KUHP warisan kolonial.

“Transformasi hukum pidana ini bukan sekadar perubahan norma dan pasal-pasal hukum, tetapi juga perubahan paradigma dalam penegakan hukum,” ujarnya usai membuka kegiatan di Ruang Rapat Wali Kota Pontianak.

Ia menjelaskan, pendekatan hukum pidana saat ini tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mengedepankan keadilan restoratif, perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, serta keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.

Bahasan menilai kehadiran KUHP nasional menjadi upaya negara menghadirkan sistem hukum pidana yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi, perubahan sosial, hingga tantangan globalisasi.

Karena itu, ia meminta ASN memahami substansi aturan secara utuh agar mampu menjalankan tugas pelayanan publik secara profesional dan proporsional.

“Perubahan hukum pidana ini tentu berdampak pada berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelayanan publik, penggunaan media sosial, tata kelola informasi, hingga pola interaksi antara aparatur dan masyarakat,” katanya.

Ia juga mengingatkan pentingnya integritas dan kehati-hatian ASN di tengah transformasi birokrasi dan digitalisasi pemerintahan.

Selain transformasi hukum pidana, Bahasan menilai transformasi budaya birokrasi juga harus terus dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan efektif.

The post Pemkot Pontianak Sosialisasikan KUHP Nasional kepada ASN appeared first on Trigger Netmedia.

Hal itu disampaikan Edi saat membuka Rapat Kerja (Raker) Komisariat Wilayah (Komwil) V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Regional Kalimantan Tahun 2026 di Pontianak, Sabtu (23/5/2026).

“Tema ‘Fiskal Tangguh, Kota Tumbuh’ merupakan tantangan nyata yang mesti kita sikapi dan cari solusi bersama. Hari ini kita menghadapi isu strategis yang sama, sementara tuntutan pembangunan terus meningkat,” kata Edi.

Menurut dia, kota-kota di Kalimantan menghadapi persoalan serupa, seperti rendahnya kemandirian fiskal, terbatasnya ruang fiskal daerah, kesenjangan kapasitas antardaerah, hingga dampak penyesuaian transfer pusat ke daerah.

Edi menilai ketahanan fiskal tidak lagi cukup dimaknai sebagai kemampuan mengelola anggaran. Pemerintah daerah, kata dia, harus mampu membangun sumber pembiayaan yang lebih mandiri dan tidak hanya bergantung pada transfer pemerintah pusat.

“Kita tidak bisa terus bergantung pada transfer pusat. Kita harus mampu memperkuat kapasitas pembiayaan dari kekuatan ekonomi daerah kita sendiri,” ujarnya.

Ia menjelaskan Pemerintah Kota Pontianak telah melakukan sejumlah langkah untuk memperkuat pendapatan daerah. Salah satunya melalui digitalisasi pajak dan retribusi daerah dengan sistem e-PONTI.

Menurut Edi, inovasi tersebut mendorong kenaikan transaksi perpajakan rata-rata 11,37 persen setiap tahun. Selain itu, Pemkot Pontianak juga menerapkan Online Tax Monitoring (OTM) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

“Dengan e-PONTI dan Online Tax Monitoring, kita ingin pemungutan pajak dan retribusi lebih transparan, efektif, dan akuntabel,” katanya.

Selain itu, Pemkot Pontianak juga mengembangkan diversifikasi sumber pendapatan melalui QROP Spasial untuk sinkronisasi data lintas sektor berbasis spasial serta Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) guna memperkuat pengelolaan aset daerah.

Edi menilai forum APEKSI menjadi ruang penting bagi pemerintah kota untuk berbagi pengalaman dan membangun kolaborasi dalam menghadapi tantangan fiskal daerah.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Pengurus APEKSI Alwis Rustam mengatakan Komwil V Regional Kalimantan merupakan salah satu komisariat wilayah yang aktif memberikan masukan terkait persoalan pembangunan daerah.

Menurut Alwis, berbagai rekomendasi dari Komwil V telah disampaikan kepada sejumlah kementerian hingga Presiden untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional.

“Komisariat wilayah ini merupakan ujung tombak untuk melihat persoalan-persoalan secara detail dan regional,” ujar Alwis.

The post APEKSI Kalimantan Bahas Ketahanan Fiskal Daerah di Pontianak appeared first on Trigger Netmedia.

Peluncuran buku tersebut menjadi bagian dari strategi pencegahan korupsi melalui sektor pendidikan dengan menanamkan nilai integritas sejak usia dini hingga jenjang pendidikan menengah.

Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus mengatakan, langkah itu merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat reformasi hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan korupsi secara sistemik.

“Kegiatan hari ini merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah, yaitu memperkuat reformasi hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan korupsi secara sistemik,” ujar Ahmad Wiyagus.

Menurut dia, pemberantasan korupsi membutuhkan proses panjang dan tidak dapat dilakukan secara instan.

“Melawan korupsi membutuhkan waktu yang sangat panjang. Kalau dianalogikan seperti pelari maraton, bukan pelari sprint,” katanya.

Ia menegaskan, pendidikan integritas menjadi faktor penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang diisi generasi berintegritas.

Program pendidikan antikorupsi tersebut merupakan amanat undang-undang melalui penanaman nilai integritas di seluruh jenjang pendidikan dan pembangunan sistem pendidikan yang berintegritas.

Berdasarkan Survei Integritas Pendidikan Nasional 2024, indeks integritas pendidikan nasional berada pada angka 69,5. Hasil itu menunjukkan masih adanya celah korupsi di sektor pendidikan.

Melalui peluncuran tersebut, KPK bersama Pusat Kurikulum dan Pembelajaran menyusun Buku Pendidikan Antikorupsi untuk jenjang PAUD, SD, SMP, hingga SMA sederajat.

Buku itu memuat lima kompetensi utama, yakni menjalankan aturan secara konsisten, menghormati hak dan tanggung jawab, menjaga amanah, mengambil keputusan berdasarkan nilai integritas saat menghadapi dilema etis, serta memiliki literasi antikorupsi.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan pendidikan antikorupsi tidak cukup hanya menjadi pengetahuan, tetapi juga harus menjadi bagian dari budaya dan karakter anak.

The post Pemerintah Perkuat Pendidikan Antikorupsi untuk Anak Sekolah appeared first on Trigger Netmedia.

The post ASN Pontianak Diminta Perkuat Koordinasi dan Kehati-hatian Kerja appeared first on Trigger Netmedia.

Pernyataan ini disampaikan menyusul penetapan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh Kejaksaan Agung.

Menurut Yusuf, kasus tersebut menjadi peringatan serius terkait potensi penyalahgunaan kewenangan di lembaga negara independen.

“Ombudsman selama ini berperan sebagai pengawas pelayanan publik, namun belum memiliki mekanisme pengawasan etik eksternal yang kuat,” ujarnya di Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Ia menjelaskan, pengawasan saat ini masih mengacu pada Peraturan Ombudsman RI Nomor 40 Tahun 2019 yang bersifat internal. Kondisi ini dinilai berisiko menimbulkan konflik kepentingan dan melemahkan akuntabilitas.

Yusuf mengusulkan pembentukan lembaga pengawas etik independen untuk memastikan penegakan kode etik berjalan objektif.

Selain itu, ia juga mendorong revisi Undang-Undang Ombudsman guna memperkuat sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Hery Susanto sebagai tersangka dugaan korupsi terkait tata kelola usaha pertambangan nikel periode 2013–2025.

The post Integritas Ombudsman Dipertanyakan Usai Kasus Korupsi Pimpinan appeared first on Trigger Netmedia.

Hal itu disampaikannya saat membuka Workshop Kearsipan di Aula Perpustakaan Kota Pontianak, Rabu (15/4/2026).

Menurut Amirullah, arsip bukan sekadar dokumen, melainkan rekaman peristiwa yang memiliki nilai strategis dalam menjaga memori organisasi, memperkuat akuntabilitas, serta menjadi dasar pengambilan keputusan.

“Tanpa pengelolaan arsip yang baik, informasi penting akan sulit ditemukan dan berisiko menghilangkan jejak sejarah institusi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, tertib administrasi dapat terwujud apabila perangkat daerah disiplin dalam pemberkasan yang sistematis serta penyusutan arsip yang tepat. Penyusutan diperlukan agar dokumen yang tidak lagi memiliki nilai guna tidak menumpuk.

Amirullah juga menekankan pentingnya arsip dalam penyelesaian persoalan hukum. Menurut dia, arsip menjadi rujukan utama dalam membuktikan kebenaran data ketika terjadi sengketa.

“Yang digunakan dalam perkara hukum adalah data dan arsip, bukan sekadar informasi,” katanya.

Ia mengingatkan agar seluruh perangkat daerah menjaga dokumen kebijakan dan keputusan penting karena nilainya dapat meningkat di masa mendatang.

Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pontianak Rendrayani mengatakan workshop diikuti 72 peserta selama dua hari. Kegiatan ini mengusung tema penguatan pemberkasan dan penyusutan arsip untuk mewujudkan tata kelola yang akuntabel.

Menurut dia, penyusutan arsip masih belum dilakukan secara menyeluruh oleh perangkat daerah, padahal menjadi indikator penting dalam pengawasan kearsipan.

Workshop ini menghadirkan narasumber dari Arsip Nasional Republik Indonesia untuk memperkuat pemahaman teknis peserta.

The post Sekda Pontianak Tekankan Peran Arsip dalam Akuntabilitas dan Tata Kelola Pemerintahan appeared first on Trigger Netmedia.