MK Disorot, DPR Bicara Batas Kekuasaan Yudikatif
triggernetmedia.com, Jakarta - Gelombang kritik terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menguat. Bukan hanya dari pengamat atau akademisi, kali ini datang dari ...
Read moretriggernetmedia.com, Jakarta - Gelombang kritik terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menguat. Bukan hanya dari pengamat atau akademisi, kali ini datang dari ...
Read moretriggernetmedia.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah harus menggratiskan pendidikan SD-SMP negeri ...
Read moretriggernetmedia.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menghapuskan ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold dalam pasal 222 undang-undang nomor 7 ...
Read moretriggernetmedia.com - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan terkait undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang diajukan oleh Partai Buruh dan enam pemohon lainnya. Dalam putusannya, ...
Read moretriggernetmedia.com - Pengajar Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini mengatakan jumlah calon tunggal usai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengalami penurunan, tetapi belum terlalu ...
Read moretriggernetmedia.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi berharap para pendemo yang ditahan segera dibebaskan. Harapan itu ia sampaikan dalam keterangan video di YouTube Sekretariat ...
Read moretriggernetmedia.com - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia memastikan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pemilihan Kepala Daerah (PKPU) langsung diterapkan untuk ...
Read moretriggernetmedia.com - Anggota Komisi II DPR RI mengelar rapat konsinyering terkait rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) bersama dengan KPU dan Bawaslu di Hotel ...
Read moretriggernetmedia.com - Polemik syarat pencalonan Kepala Daerah yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) namun dianulir oleh Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ...
Read moretriggernetmedia.com - Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti menanggapi soal langkah DPR yang terkesan tancap gas membahas Rancangan Undang-undang atau RUU Pilkada, ...
Read moretriggernetmedia.com - Peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenur Rohman, menanggapi sikap Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang sepakat untuk merevisi ...
Read moretriggernetmedia.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menilai jika DPR RI telah melawan konstitusi dengan menegasikan putusan Mahkamah ...
Read more