triggernetmedia.com – Politik identitas kerap kali terdengar dan diperbincangkan, khususnya menjelang Pemilu 2024. Politik identitas sendiri mengacu pada kecenderungan orang-orang dari latar belakang tertentu untuk membentuk aliansi politik, dan menjauh dari politik partai koalisi tradisional.
Lantas, apa sebenarnya politik identitas tersebut?
Secara umum, politik identitas mengacu pada subset politik di mana kelompok orang dengan identitas ras, agama etnis, sosial, atau budaya yang sama berusaha untuk melakukan promosi kepentingan atau kepentingan khusus mereka sendiri.
Jika politik biasa yang hanya mengatur sekitar sistem kepercayaan, manifesto, atau afiliasi partai. Politik identitas sendiri biasanya bertujuan untuk mengamankan kebebasan politik dari konstituen tertentu yang terpinggirkan dalam konteks yang lebih besar.
Lalu, apakah politik identitas tersebut penting?
Adanya peningkatan dramatis politik identitas dalam politik arus utama kerap kali dianggap sebagai sebab akibat dari kebangkitan populisme yang ada di seluruh dunia.
Sebagai informasi, politik Inggris tidaklah luput dari adanya pergeseran ke arah politik identitas, dan kabarnya pada pemilu Desember 2021 lalu, pemilu lebih banyak ditentukan oleh identitas.
Politik identitas kemudian menjadi ancaman yang diwaspadai oleh publik terutama menjelang momentum politik, yakni Pilpres 2024. Hal tersebut dikarenakan politik identitas dapat menjadi akselerator bagi rontoknya konstruksi sosial yang melahirkan konflik horizontal yang berkepanjangan.
Politik identitas menjadi suatu hal yang diperhatikan. Sebab politik identitas justru membuka lebar-lebar bagi berkembangnya permainan semu (shadow game) yang menjajah cara berpikir masyarakat dan seakan-akan adalah hal yang lumrah.
Oleh karenanya, praktik yang demikian juga digunakan oleh beberapa oknum yang memiliki kepentingan sebagai komoditas yang menjanjikan.
Guna mewaspadai dan mempersiapkan masyarakat dari maraknya isu politik identitas ini, maka perlu digelorakan atau disosialisasikan secara besar-besaran pemahaman terkait dengan isu politisasi agama dan wawasan kebangsaan.
Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat memiliki imunitas dan daya dobrak, untuk melawan segala bentuk ideologisasi radikal dan politisasi agama yang seiring berjalan.
Masyarakat sendiri dianggap sebagai garda terdepan untuk perlawanan, diperkuat dalam kesatuan komando yang dilapisi dengan wawasan kebangsaan yang kuat.
Oleh karenanya pemahaman keagamaan yang moderat dianggap menjadi senjata yang ampuh melawan isu tersebut. Dinukil dari laman suara.com.
About Author
