triggernetmedia.com – Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menyebut ada beberapa daerah dengan angka stunting tertinggi. Diantaranya yakni Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat dan Aceh.
Hasto menuturkan saat berkunjung ke NTT, pihaknya melihat bahwa lingkungan menjadi salah satu faktor penyebab stunting.
Faktor lingkungan diantaranya yaitu air bersih, rumah tak layak huni hingga jamban yang harus diperhatikan.
“Faktor stunting di NTT, kalau kami lihat faktor lingkungan menjadi satu masalah yang masih penting untuk diperhatikan seperti air bersih rumah tidak layak huni dan juga jamban karena apa faktor ini dikenal dengan faktor sensitif,” ujar Hasto dalam Forum Merdeka Barat bertajuk ‘Cegah Stunting, Tingkatkan Daya Saing’ dari Youtube FMB9ID_IKP, Senin (4/4/2022)
Kata Hasto, jika faktor lingkungan kurang bagus, maka dapat berdampak pada kesehatan anak yang mudah sakit dan tidak naiknya berat badan.
“Kalau itu (faktor lingkungan) kurang bagus menjadikan anak mudah sakit dan berat badannya tidak naik dan seterusnya seperti diare, TBC,” ucap dia.
Selain itu, Hasto menuturkan banyak kasus-kasus karena faktor lingkungan berdampak pada berat badan dan tinggi anak yang tidak naik. Sehingga dikatakan anak tersebut stunting.
Sebelumnya, Hasto menyebut penurunan stunting dari tahun-tahun sebelumnya relatif belum mencapai 14 persen di tahun 2024. Sehingga diperlukan adanya percepatan strategi nasional terkait percepatan pencegahan stunting.
“Kalau kita lihat dari penurunan dari tahun tahun sebelumnya, itu relatif belum bisa mencapai angka 14% di tahun 2024. Oleh karena itu tadi sangat jelas disampaikan oleh pak Wapres bahwa tahun 2018, 30,8 kemudian tahun 2021 24,4, sehingga penurunan ini 6% dalam waktu 3 tahun, sehingga penurunannya 2% lebih dikit ya,” papar Hasto.
Hasto mengungkapkan, untuk mencapai target 14 persen membutuhkan penurunan 3 persen menuju percepatan penurunan stunting ke 2024.
“Kalau kita ingin menuju angka 14% sesuai dengan arah bapak presiden tahun 2024, maka membutuhkan paling tidak 3% sehingga membutuhkan percepatan penurunan menuju ke 2024,” ucap dia. Dinukil dari suara.com.
About Author
