triggernetmedia.com – Pemerhati Pendidikan dan Kebudayaan, Hendrikus Clement menyatakan menolak adanya permintaan revisi UU KPK oleh DPR RI.
Penolakan tersebut terkait revisi dua peraturan perundang-undangan, salah satunya menyangkut UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
“Sebelumnya dalam rapat paripurna tersebut, semua fraksi DPR setuju revisi UU KPK yang diusulkan Baleg DPR,” ungkap Hendrikus Clement, Kamis (12/9).
Menurutnya ada lima poin kontroversial dalam revisi UU KPK, yakni soal Independensi, Dewan Pengawas, Izin Penyadapan, Kewenangan terkait SP3, dan Asal Penyelidikan dan Penyidikan.
Dari lima point tersebut, Hendrikus Clement menilai KPK akan semakin dilemahkan. Dirinya menegaskan, indialnya peran KPK harus kredibel dan kokoh.
“Prinsipnya saya pribadi tidak setuju jika presiden Jokowi mengesahkan RUU KPK, karena konten perubahan yang ada potensial untuk memperlemah KPK seperti yang sekarang ini,” ungkap Pemerhati Pendidikan dan Kebudayaan, ujarnya.
Aliansi Pemuda Pesisir Kabupaten Bengkayang, Reza Satriadi juga menyatakan menolak revisi lima point UU KPK ersebut.
“Jelas kita tolak revisi UU KPK yang menyangkut lima poin itu.
Pada point pembentukan SP3 UU KPK nomor 30 tahun 2002 sangat berbeda dengan UU lainnya yang mengatur tentang pidana, UU KPK itu lembaga independen dan sebuah lembaga istimewa dalam hal pemberantasan korupsi,” kata Reza.
“Jika suara kasus yang sudah mempunyai bukti yang kuat sebelum suatu perkara itu ditentukan status tersangkanya, KPK terlebih dahulu melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Jadi tidak gegabah langsung mentersangkakan seseorang, kecuali tertangkap tangan,” sambungnya.
Reza menyebut, adanya SP3 merupakan dagelan DPR. Ia menilai DPR tidak mengerti hukum acara yang sudah diatur sedemikian rupa di sistem kerja KPK.
“Mereka ini punya rambu-rambu apakah itu di penyelidikan maupun di penyidikan. Kalau ada SP3 miris,” katanya.
Menyangkut soal Independensi, Reza menilai jika ada revisi UU KPK yang mengatur kedudukan KPK justru akan semakin kacau. Karena kebebasan kerja KPK dipastikan tidak akan maksimal, yang dikhawatirkan ada pihak lain yang mengatur.
“Padahal selama ini independensi KPK sudah cukup baik. Belum lagi nilai kebocoran dari orang yang sedang dipantau, karena sangat tidak bisa menjamin orang-orang pemilik kewenangan penyadapan di luar KPK tersebut mempunyai agenda lain,” ujarnya.
Reza juga menilai, bahwa gagasan atau point yang terdapat dalam revisi UU KPK juga tak tepat. Pasalnya, terkadang KPK hanya memiliki informasi terbatas, sehingga hanya menjerat pelaku korupsi ratusan juta atau di bawah Rp 1 miliar.
“Namun, tak jarang pula dari kasus yang dianggap ‘receh’ itu, terkait aktivitas korupsi dengan nilai kerugian negara yang jauh lebih besar,” katanya.
Sementara itu, Politikus PDIP Kabupaten Bengkayang, Eddy mengatakan, secara pribadi mendukung upaya yang dilakukan oleh KPK dalam melakukan penindakan terhadap tindak pidana korupsi.
Namun dalam menanggapi tentang akan adanya revisi UU KPK, hal tersebut tentu menjadi kewenangan Pemerintah dan DPR RI.
“saya belum mengetahui substansi permasalahan yang akan di revisi, yang saya ikuti di media adalah mengenai pengawasan terhadap lembaga KPK, namun jika DPR akan melakukan revisi, maka saya tetap berharap tidak ada upaya untuk melemahkan KPK.
Saya yakin semua kita setuju, bahwa upaya untuk melawan tindak pidana korupsi itu memerlukan upaya hukum yang luar biasa, sehingga dapat mengakibatkan efek jera bagi pelaku,” ujarnya.
“Penindakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi itu penting, namun saya berharap KPK juga lebih banyak melakukan upaya pencegahan terhadap tindak pidana korupsi, sehingga kedepannya dapat duciptakan Pemerintahan yang bersih,” timpalnya.
Doe I Ariz
About Author
