triggernetmedia.com – Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah mendorong pejabat dan aparatur yang menangani pengadaan barang dan jasa untuk memahami sekaligus menguasai penggunaan e-katalog versi 6. Pemanfaatan sistem tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas belanja pemerintah daerah.
Menurut Amirullah, paradigma pengadaan barang dan jasa harus terus berkembang. Pengadaan tidak semestinya hanya dilihat sebagai proses administratif untuk merealisasikan anggaran, tetapi juga sebagai instrumen pemerintah dalam memastikan belanja APBD memberikan dampak nyata terhadap pembangunan.
“Smart spending bukan hanya sekadar membelanjakan anggaran hingga habis, melainkan bagaimana setiap rupiah APBD dialokasikan secara tepat, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah,” ujarnya usai sosialisasi pengadaan di Hotel Novotel, Kamis (3/9/2026).
Ia menjelaskan, penerapan e-katalog versi 6 menjadi salah satu bentuk transformasi digital dalam sistem pengadaan pemerintah. Kehadiran sistem tersebut diharapkan dapat mempermudah proses e-purchasing, mempercepat tahapan administrasi, meningkatkan kejelasan transaksi, serta mendukung tersedianya data belanja yang lebih terintegrasi.
Amirullah menegaskan, perubahan sistem tersebut harus diikuti kesiapan sumber daya manusia. Aparatur yang terlibat dalam pengadaan diminta tidak sekadar mengetahui adanya pembaruan, tetapi memahami mekanisme dan mampu mengoperasikannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
“Ini bagian dari perkembangan dan perubahan terkait e-katalog versi 6. Saya minta betul-betul dipelajari dan dikuasai,” tegasnya.
Ia juga meminta peserta sosialisasi meneruskan pengetahuan yang diperoleh kepada jajaran di perangkat daerah masing-masing. Dengan demikian, pemahaman mengenai sistem pengadaan digital tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi dapat diterapkan secara konsisten dalam proses belanja pemerintah.
Lebih lanjut, Amirullah menilai kelancaran pengadaan memiliki kaitan erat dengan penyerapan anggaran, terutama belanja modal. Administrasi yang tidak berjalan optimal dapat menghambat pelaksanaan kegiatan dan berdampak pada tertundanya program pembangunan.
“Belanja modal ini menjadi penggerak ekonomi dari investasi pemerintah. Saya harapkan kegiatan seperti ini dapat memperlancar pengadministrasian dan penyerapan, terutama belanja modal,” pungkasnya.
About Author
