triggernetmedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mewanti-wanti Akuntabilitas Anggaran Penyelenggaraan Barang dan Jasa dalam Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Provinsi Kalbar. Hal itu disampaikan Sekda Kalbar A.L Leyasandri usai vidio conference bersama Menteri Dalam Negeri dalam rangka menjamin akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang jasa di daerah dalam pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19. Rabu (8/4/2020) di Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalbar.
“Ternyata yang kita wanti-wanti terkait dengan pengadaan barang jasa ini diberikan kelonggaran terkait dengan daerah untuk menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa dan semua berprinsip memang akan mendorong Pemerintah Daerah untuk bekal cepat,” kata Sekda Kalbar A.L Leyasandri.
Dikatakan, masih ada persoalan regulasi yang harus di siapkan oleh Kemendagri untuk daerah-daerah dalam tata kelola pengelolaan karena sekarang hanya bagaimana menggeser untuk memanfaatkan anggaran tetapi dari aspek perlindungan tentang kebijakan ini belum ada dan mudah-mudahan tindakan yang dilakukan daerah tidak dijadikan persoalan hukum.
“Mudahan-mudahan pencerahan baik dari Ketua KPK, BPKP, LKPP, Bareskrim dan BPK ini menjadi semangat untuk melakukan gerak cepat untuk penanganan Covid-19,” ujar A.L Leyasandri.
Lebih lanjut dikatakan A.L Leyasandri, masih ada keraguan bahwa ketika aspek pertanggung jawaban setelah penanganan masalah ini yang meragukan daerah-daerah dan dengan dengan adanya statmen-statmen yang bisa mendorong supaya pergeseran anggaran pemanfaatan anggaran ini tidak bisa dipidanakan ini suatu hal yang maju hanya dengan catatan tidak ada niat dan dengan catatan administrasi.
“Mudah-mudahan ini bisa diimplementasikan dari tingkat-tingkat bawah supaya satu persepsi,” tukasnya.
Rilis
About Author
