triggernetmedia.com – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengungkapkan, usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah ditandatangani 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi.
Usulan tersebut dijadwalkan masuk dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (12/11/2026) untuk diproses lebih lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Saan menjelaskan, jumlah dukungan tersebut diketahui berdasarkan hasil rekapitulasi dokumen yang telah diterima pimpinan DPR. Dukungan berasal dari anggota lintas fraksi dan telah melampaui persyaratan minimal pengajuan HMP.
“Berdasarkan dokumen yang sudah kita rekap, sesuai dengan yang ditandatangani adalah jumlahnya 120 orang,” ujar Saan kepada awak media di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Ia merinci, dukungan tersebut terdiri atas 14 anggota Fraksi PDI Perjuangan, 11 anggota Fraksi Partai Golkar, 11 anggota Fraksi Partai Gerindra, 19 anggota Fraksi Partai NasDem, 18 anggota Fraksi PKB, 28 anggota Fraksi PKS, satu anggota Fraksi PAN, serta 18 anggota Fraksi Partai Demokrat.
Menurut Saan, jumlah dan sebaran dukungan tersebut telah memenuhi persyaratan pengajuan HMP, yakni minimal 25 anggota DPR dan berasal dari lebih dari satu fraksi.
“Syarat minimalnya adalah 25 anggota dan lintas fraksi. Dan ini 120 anggota dan tersebar di delapan fraksi. Jadi, dari sisi persyaratan, itu sudah memenuhi syarat,” tegas politisi Fraksi Partai NasDem tersebut.
Meski demikian, Saan menyebut usulan tersebut masih harus melalui tahapan pembahasan di internal DPR sebelum diproses lebih lanjut. Pimpinan DPR akan membawanya ke rapat pimpinan dan Badan Musyawarah (Bamus).
“Ini akan kami bawa ke pimpinan DPR RI, rapat pimpinan dan nanti akan kita Bamus-kan,” jelasnya.
Adapun usulan HMP tersebut berkaitan dengan polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Saan menjelaskan, materi yang disampaikan para pengusul merujuk pada Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Ketentuan tersebut mengatur hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum maupun tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
“Jadi, hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3, yaitu hak menyatakan pendapat atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ungkap Saan.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR memiliki tiga hak, yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Sementara itu, mekanisme penggunaan hak-hak tersebut diatur lebih lanjut dalam UU MD3 dan Peraturan Tata Tertib DPR.
Saan menegaskan, usulan yang telah diterima pimpinan DPR akan ditindaklanjuti melalui prosedur kelembagaan. Dengan demikian, masuknya usulan tersebut dalam agenda paripurna merupakan bagian dari tahapan awal untuk memproses pengajuan HMP, bukan keputusan akhir DPR atas substansi yang dipersoalkan.
Polemik ijazah Gibran dalam usulan tersebut merupakan materi dan pendapat yang disampaikan oleh para anggota pengusul. Adapun proses selanjutnya akan mengikuti tahapan serta ketentuan yang mengatur penggunaan Hak Menyatakan Pendapat di DPR RI.
Berdasarkan agenda rapat yang diterima Parlementaria, Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (12/11/2026) akan memuat sejumlah pembahasan. Salah satunya adalah pengumuman usul penggunaan hak anggota DPR RI.
Selain itu, rapat juga dijadwalkan membahas pengesahan RUU Pembentukan Undang-Undang menjadi RUU inisiatif DPR serta persetujuan perpanjangan waktu pembahasan RUU Statistik.
About Author
