triggernetmedia.com – Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mendukung keputusan Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta Nasution terkait kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Meski demikian, ia meminta penegakan etik tersebut diikuti pengusutan pidana secara tuntas untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.
“Kami mengapresiasi langkah Polri menegakkan pertanggungjawaban etik melalui sidang KKEP (Komisi Kode Etik Profesi Polri) terhadap Irjen Ahrie Sonta Nasution,” kata Abdullah dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Politisi Fraksi PKB itu menilai penegakan etik harus memberikan efek jera bagi siapa pun yang menyalahgunakan kewenangan. Ia juga menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak yang kebal hukum dalam negara demokrasi.
“Penegakan tanggung jawab etik memang harus ada efek jera bagi siapa pun yang menyalahgunakan kewenangan, bahwa tidak ada yang kebal hukum di negara demokrasi,” imbuhnya.
Seperti diketahui, Ahrie Sonta Nasution, yang merupakan salah satu tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, telah menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP). Dalam sidang tersebut, ia dijatuhi sanksi berat berupa PTDH.
Sementara itu, tiga tersangka lainnya juga dijadwalkan menjalani sidang serupa, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Polri menyatakan tidak akan memberikan perlakuan istimewa maupun impunitas kepada jenderal bintang empat tersebut.
Abdullah menilai langkah tersebut menunjukkan penerapan aturan etik di lingkungan kepolisian. Ia berharap ketegasan itu diterapkan secara konsisten di seluruh jajaran Polri.
“Ini menunjukkan ketegasan Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Tentunya masyarakat juga berharap agar langkah yang baik ini diikuti oleh seluruh jajaran Polri,” ujar Abdullah.
Ia menambahkan, keputusan pemberian sanksi etik menjadi pengingat bahwa penggunaan kewenangan kepolisian harus tetap tunduk pada hukum, prosedur, dan tanggung jawab profesi.
“Keputusan sanksi etik tersebut menunjukkan pentingnya penggunaan kewenangan kepolisian yang tunduk pada hukum, prosedur, dan tanggung jawab profesi,” tambahnya.
Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Abduh itu mendorong agar penanganan etik terhadap para tersangka diikuti proses pidana yang profesional. Menurutnya, penyidikan harus mampu mengungkap rangkaian perbuatan, pihak-pihak yang terlibat, serta tujuan penggunaan informasi hasil penyadapan.
“Penegakan etik merupakan langkah penting dalam pertanggungjawaban profesi. Pengusutan pidana perlu menjelaskan siapa yang menjalankan, siapa yang memerintahkan, serta untuk kepentingan apa penyadapan dilakukan, berdasarkan bukti yang dapat diuji,” paparnya.
Anggota Komisi III DPR RI itu juga meminta penyidik menelusuri alur pemberian perintah, penggunaan akses, hingga pihak yang menerima hasil penyadapan. Setiap dugaan keterlibatan tersangka, menurutnya, harus diperiksa berdasarkan peran dan perbuatan masing-masing.
Selain itu, Abduh mengingatkan pentingnya pengamanan bukti elektronik, termasuk catatan akses serta informasi yang berkaitan dengan dugaan penghapusan data.
“Pengamanan bukti elektronik juga perlu menjadi perhatian, termasuk catatan akses dan informasi yang relevan dengan dugaan penghapusan data,” terang legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI tersebut.
Terkait pemeriksaan saksi, Abduh meminta penyidik menguji setiap keterangan dengan bukti pendukung. Ia juga menekankan pentingnya memastikan para saksi dapat memberikan keterangan secara aman.
“Ketegasan hukum akan semakin kuat ketika didukung pemeriksaan yang lengkap dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Setiap pihak harus memperoleh perlakuan yang setara, dan setiap dugaan harus dibuktikan,” ungkapnya.
Abduh turut mendorong Polri menjelaskan langkah perbaikan pengendalian internal setelah terungkapnya perkara tersebut. Menurutnya, penjelasan itu perlu mencakup pembatasan akses terhadap perangkat serta mekanisme pengawasan penggunaan kewenangan.
“Penjelasan perlu menunjukkan bagaimana akses terhadap perangkat dibatasi dan penggunaan kewenangan diperiksa,” sebutnya.
Melalui fungsi pengawasan DPR, Abduh mengatakan Komisi III akan mengawal perkembangan penanganan kasus tersebut. Komisi III DPR RI juga telah menjadwalkan rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk membahas perkembangan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat dan tokoh nasional.
“Kami juga akan meminta penjelasan mengenai kelengkapan pengusutan, perlindungan proses pembuktian, dan penyelesaian pertanggungjawaban sesuai hukum,” tutup Abduh.
About Author
