triggernetmedia.com – Setelah meliburkan semua jenjang satuan pendidikan terkait virus corona (Covid-19), Pemerintah Kabupaten Landak memutuskan untuk meliburkan aktifitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di instansi masing-masing.
Melibur ASN dari rutinitasnya di instansi masing-masing itu berdasarkan surat edaran Bupati Landak Nomor 800/174/BKPSDM-C tanggal 19 Maret 2020.
Dala Surat Edaran Bupati Landak tersebut mengimbau aparatur sipil negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Landak setingkat pengawas dan pelaksana agar menjalankan tugas kedinasan dan bekerja dirumah (Work From Home) mulai Kamis (19/3/2020) hingga Jumat (3/4/2020).
Perintah tersebut dilakukan sehubungan dengan semakin meningkatnya penyebaran corona virus (Covid-19) di wilayah negara Indonesia tak terkecuali di Kalimantan Barat.
Surat Edaran Bupati Landak itu diterbitkan menyusul Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dilingkungan Instansi pemerintah.
“Maka dengan memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Landak telah mengambil kebijakan dengan memerintahkan aparatur sipil negara menjalankan tugas dirumah,” jelas Bupati Landak dr. Karolin Margret Natasa, Kamis (19/3/2020) di Ngabang.
Namun, sambungnya, pejabat setingkat jabatan administrator dan pimpinan tinggi tetap melaksanakan tugas di kantor dengan memberi perintah dan arahan tugas kepada melalui media yang dapat digunakan seperti email, hand phone, whats App dan sebagainya.
“Ini dimaksudkan agar penyelenggaraan dan pelayanan pemerintahan tidak terhambat. Khusus beberapa dinas tetap melaksanakan tugas pelayanan di kantor, diantaranya Rumah Sakit Daerah, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Pendapatan dan Retribusi Daerah (BPRD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Puskesmas,”jelas Karolin.
Khusus beberapa dinas tersebut, kata Karolin, tetap menjalankan tugasnya di kantor agar tidak mengganggu kelancaran pelayanan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
“Pengaturan sistem kerja tersebut tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan untuk masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut Karolin menyampaikan dirinya telah memerintahkan dinas terkait untuk mengatur sistem kerja terbaik, mulai dari pembagian tugas, pembagian waktu piket, dan beberapa hal berkaitan beban kerja masing-masing perangkat daerah.
“Setiap perangkat daerah harus melakukan pengaturan sistem kerja berupa pembagian tugas berdasarkan shift, pembagian waktu piket, dan hal lain sesuai karakteristik dan beban kerja asing-masing,” katanya memungkasi.
Dek I Ariz
About Author
