triggernetmedia.com – Pemerintah menyiapkan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja industri furnitur. Kebijakan tersebut ditujukan untuk menjaga daya beli pekerja sekaligus menopang keberlangsungan industri furnitur nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan insentif tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan fiskal pemerintah terhadap industri furnitur yang sebagian besar pelakunya merupakan industri kecil dan menengah (IKM).
“Oleh karena itu pemerintah menyediakan dukungan fiskal bagi industri furniture, antara lain insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah bagi pekerja yang memenuhi ketentuan yang berlaku, serta akses pembiayaan melalui kredit industri padat karya,” ujar Airlangga dalam sambutannya pada pameran furnitur internasional IFINA, dikutip Jumat (25/9/2026).
Airlangga menjelaskan, struktur industri furnitur nasional membutuhkan dukungan kebijakan karena mayoritas unit usahanya berasal dari sektor IKM.
Berdasarkan data yang disampaikannya, industri kecil dan menengah mencakup sekitar 99,79 persen dari 4,45 juta unit usaha dan menyerap 65,52 persen dari total tenaga kerja industri.
Selain insentif perpajakan dan akses pembiayaan, pemerintah juga mendorong peningkatan daya saing industri furnitur melalui dukungan teknologi.
Salah satunya melalui program restrukturisasi mesin dan peralatan yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Pemerintah juga memberikan fasilitasi promosi ekspor untuk membantu pelaku usaha memperluas pasar.
Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi mengatakan dukungan pemerintah diperlukan karena industri furnitur memiliki kontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja.
“Kebijakan saja rasanya tidak cukup, karena industri ini telah menghidupi paling tidak 960.000 tenaga kerja dan sebagian besar adalah UKM padat karya,” kata Edi.
Menurut Edi, pemerintah tengah menyiapkan skema penanganan yang lebih komprehensif untuk memperkuat industri padat karya. Upaya tersebut juga diharapkan mendapat perhatian hingga tingkat kebijakan nasional.
Ia menyebut Presiden sebelumnya telah menggelar rapat terbatas yang membahas industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta alas kaki. Ke depan, industri furnitur diharapkan turut menjadi bagian dari perhatian pemerintah.
Di sisi lain, sejumlah pameran industri furnitur dan pendukungnya digelar secara bersamaan pada 24-27 September 2026.
Interzum Jakarta, International Hardware Fair Indonesia (IHF Indonesia), dan IFFINA+ powered by imm cologne menghadirkan lebih dari 500 peserta pameran. Rangkaian pameran tersebut menjadi wadah bisnis yang mempertemukan pelaku industri dari sektor material, komponen, perangkat keras, hingga produk furnitur jadi.
Kegiatan yang diselenggarakan Nine Koeln Indonesia bersama Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (ASMINDO) sebagai mitra industri dan co-organiser IFFINA+ powered by imm cologne tersebut turut mempertemukan pelaku industri dari sisi hulu hingga hilir dalam satu platform.
About Author
