triggernetmedia.com – Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta pemerintah memastikan pembangunan kawasan transmigrasi tidak hanya berorientasi pada program, tetapi juga menyelesaikan persoalan yang masih dihadapi masyarakat di lapangan.
Lasarus menyoroti kebutuhan sarana dan prasarana dasar di sejumlah kawasan transmigrasi yang hingga kini masih terbatas. Menurutnya, anggaran yang tersedia harus diarahkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Hal itu disampaikan Lasarus dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama mitra kerja di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (24/9/2026), setelah mendengarkan pemaparan Menteri Transmigrasi mengenai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Transmigrasi.
Dalam pemaparan tersebut, program Trans Tuntas mendapat alokasi anggaran yang lebih besar dibandingkan program Trans Lokal, Trans Patriot, Trans Gotong Royong, dan Trans Karya Nusa.
Lasarus mengatakan besarnya alokasi untuk Trans Tuntas menjadi perhatian sejumlah anggota Komisi V. Ia berharap komposisi anggaran juga mempertimbangkan berbagai kebutuhan masyarakat di kawasan transmigrasi.
“Tadi banyak komplain dari teman-teman anggota terkait program Trans Tuntas ini yang menyerap anggaran sangat besar di Kementerian Transmigrasi. Sementara kami berharap anggaran yang terbatas ini bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat di kawasan transmigrasi,” ujarnya.
Menurut Lasarus, persoalan kawasan transmigrasi tidak hanya berkaitan dengan administrasi dan pertanahan. Akses jalan, fasilitas umum, serta berbagai infrastruktur dasar lainnya juga perlu mendapat perhatian.
Ia menyebut masih terdapat kawasan transmigrasi yang sulit dijangkau karena kondisi jalan. Sejumlah fasilitas umum yang sebelumnya digunakan masyarakat untuk pertemuan dan kegiatan bersama juga tidak seluruhnya terawat.
“Untuk keluar dari kawasan transmigrasi saja, beberapa wilayah masih terisolasi. Sekarang kita terbantu dengan program Kementerian PU, seperti Inpres Jalan Daerah, sehingga akses sudah mulai terbuka. Tetapi sarana dan prasarana lainnya juga perlu diperhatikan,” jelasnya.
Lasarus memahami keterbatasan kemampuan pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur di kawasan transmigrasi. Menurutnya, kapasitas anggaran daerah maupun Dana Desa belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan.
“Daerah membangun sarana prasarana transmigrasi hari ini tidak bisa karena kemampuan infrastrukturnya terbatas. Kita juga sama-sama tahu, mengandalkan Dana Desa pun berat, walaupun kawasan transmigrasi itu berstatus desa,” katanya.
Karena itu, ia mendorong penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Menurut Lasarus, pembangunan kawasan transmigrasi membutuhkan pembagian peran yang jelas sesuai kewenangan masing-masing.
Kementerian Pekerjaan Umum, misalnya, dapat menangani pembangunan jalan, sementara Kementerian Transmigrasi dapat memprioritaskan sarana dan prasarana lain yang belum tertangani.
“Saya lebih ingin sarana dan prasarana di lokasi transmigrasi yang cenderung ditinggalkan karena nyaris tidak bertuan itu lebih diperhatikan. Kementeriannya ada, tetapi anggarannya kecil dan belum menyentuh kebutuhan yang ada di tengah masyarakat,” ungkapnya.
Dorong Infrastruktur Sebelum Pengembangan Investasi
Selain infrastruktur, Lasarus menyoroti rencana pengembangan investasi di kawasan transmigrasi. Ia mengatakan investasi perlu berjalan seiring dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Menurutnya, kondisi sosial ekonomi masyarakat perlu menjadi pertimbangan agar investasi dapat berkembang dan memberikan manfaat bagi kawasan transmigrasi.
“Kita bicara investasi bukan berarti kami tidak setuju. Tetapi di lokasi transmigrasi mana orang mau berinvestasi kalau masyarakatnya sendiri masih berjuang untuk mencari makan dan menyekolahkan anak? Keseharian mereka masih berat,” tuturnya.
Lasarus mencontohkan kondisi jalan yang buruk dapat menghambat masyarakat membawa hasil pertanian keluar kawasan, terutama ketika musim hujan. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi warga.
“Kondisi jalannya sudah tidak karuan. Lingkungannya juga karena tidak terurus akhirnya terabaikan. Bahkan ada transmigran yang memilih kembali karena lokasi transmigrasi tersebut belum menjanjikan kehidupan yang lebih baik,” katanya.
Ia menegaskan Komisi V mendukung pengembangan kawasan transmigrasi, namun pembangunan perlu diarahkan pada kebutuhan masyarakat. Pemerintah juga dinilai perlu menata komposisi anggaran agar program yang dijalankan memiliki dampak langsung di lapangan.
“Kita sambut cara berpikir Pak Menteri. Tetapi yang paling penting, apakah dana yang ada itu bisa dirasakan oleh kawasan transmigrasi dan masyarakatnya?” tegas Lasarus.
About Author
