Banggar DPR Desak Menkeu Purbaya Serahkan Profil Utang Pemerintah dalam 10 Hari

triggernetmedia.com – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa segera menyerahkan laporan profil utang pemerintah. Dokumen tersebut dinilai penting karena akan menjadi salah satu bahan dalam pembahasan kebutuhan pembiayaan dan penyusunan APBN 2027.

Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja Banggar DPR bersama Kementerian Keuangan, Kamis (20/8/2026).

Anggota Banggar DPR RI Dolfie Othniel Frederic mempertanyakan kepastian waktu penyerahan laporan yang hingga kini belum diterima DPR. Ia mengingatkan bahwa rekomendasi Panitia Kerja (Panja) Pembiayaan APBN terkait laporan tersebut telah disepakati sejak 20 Juli 2026.

“Jadi ada kepastian dari pemerintah kapan ini mau diserahkan?” tanya Dolfie.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah kemudian menjelaskan bahwa persoalan tersebut sebelumnya telah dibicarakan dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti.

Dalam pembahasan sebelumnya, sempat muncul opsi agar laporan profil utang disampaikan paling lambat akhir November. Said pun meminta kepastian langsung kepada Purbaya yang hadir dalam rapat.

“Bisa Pak, akhir November,” jawab Purbaya.

Namun, tenggat tersebut dinilai terlalu lama oleh Dolfie. Menurutnya, Banggar membutuhkan dokumen profil utang dalam waktu dekat karena pembahasannya berkaitan dengan anggaran 2027.

“Kita perlu ini untuk 2027. Harusnya besok,” tegasnya.

Banggar Minta Tak Menunggu Audit

Perdebatan kemudian berlanjut mengenai alasan belum diserahkannya laporan tersebut. Said sempat menyebut pemerintah masih menyelesaikan proses audit.

Dolfie menegaskan dokumen yang diminta Banggar bukan laporan hasil audit, melainkan profil utang sebagaimana tercantum dalam rekomendasi nomor 15 laporan Panja Pembiayaan APBN.

Menurutnya, laporan tersebut dibutuhkan agar DPR dapat memperoleh gambaran mengenai kondisi dan struktur utang pemerintah sebelum pembahasan anggaran 2027 dilakukan lebih jauh.

Purbaya kemudian memberikan alternatif waktu yang lebih cepat. Ia menjelaskan Kementerian Keuangan sebenarnya telah memiliki data mengenai profil utang pemerintah dan hanya membutuhkan waktu untuk melakukan pembahasan internal.

“Satu minggu bisa,” ujar Purbaya.

Setelah pembahasan, Banggar dan pemerintah akhirnya menyepakati tenggat waktu penyerahan laporan tersebut selama 10 hari.

Dengan batas waktu itu, Kementerian Keuangan diminta segera menyelesaikan dan menyerahkan profil utang pemerintah kepada Banggar DPR.

Dokumen tersebut nantinya akan digunakan sebagai salah satu bahan untuk membahas kebutuhan pembiayaan serta memastikan penyusunan APBN 2027 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi utang pemerintah secara lebih menyeluruh.