triggernetmedia.com – Pemerintah menempatkan RAPBN 2027 sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Namun, Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai postur anggaran tersebut justru menunjukkan ruang fiskal yang semakin terbatas.
Dalam kajian CORE Insight berjudul Di Balik Label Ekspansif: Beban Tersembunyi RAPBN 2027, lembaga tersebut menilai pertumbuhan belanja negara belum cukup kuat untuk disebut sebagai kebijakan fiskal yang benar-benar ekspansif.
CORE mencatat belanja negara dalam RAPBN 2027 tumbuh sekitar 3,9 persen. Jika pembayaran bunga utang dikeluarkan dari perhitungan, pertumbuhan belanja secara riil hanya sekitar 2,6 persen, dari Rp3.360,2 triliun menjadi Rp3.446,9 triliun.
Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan belanja pada tahun sebelumnya yang mencapai 15 persen. Bahkan, pertumbuhan belanja 2027 berada di bawah proyeksi pertumbuhan PDB nominal yang mencapai 8,6 persen.
“Label ekspansif dan angka tidak selalu searah. Belanja negara yang hanya tumbuh 3,9 persen, defisit yang menyusut menjadi Rp671,2 triliun, dan keseimbangan primer yang diatur lebih kecil menunjukkan postur 2027 tidak seekspansif yang disampaikan dalam pidato,” tulis CORE dalam kajiannya, dikutip Kamis (20/8/2026).
Hampir Separuh Tambahan Belanja untuk Bunga Utang
CORE juga menyoroti penggunaan tambahan belanja negara dalam RAPBN 2027. Dari tambahan belanja sekitar Rp154,8 triliun, sebanyak Rp68,1 triliun atau sekitar 44 persen terserap untuk membiayai kenaikan pembayaran bunga utang.
Kondisi tersebut membuat tambahan belanja yang seharusnya dapat digunakan untuk memperluas aktivitas ekonomi menjadi lebih terbatas.
CORE menilai besarnya porsi bunga utang menunjukkan sebagian ruang fiskal pemerintah telah terkunci untuk memenuhi kewajiban masa lalu.
“Artinya, hampir separuh dari kenaikan belanja tidak menambah kegiatan ekonomi apa pun, hanya menutup kewajiban lama,” tulis CORE.
Tekanan terhadap ruang fiskal juga tercermin dari keseimbangan primer. Dalam RAPBN 2027, posisi tersebut diproyeksikan membaik dari minus Rp152,1 triliun menjadi minus Rp20,9 triliun.
Meski secara angka terlihat membaik, CORE menilai perubahan itu menunjukkan berkurangnya aliran dana bersih APBN ke perekonomian hingga sekitar Rp131,2 triliun.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena pemerintah pada saat yang sama memasang target pertumbuhan ekonomi sekitar 5,9 persen hingga 6 persen pada 2027.
Anggaran K/L Dipangkas
Keterbatasan ruang fiskal juga terlihat dari perubahan komposisi belanja pemerintah pusat. Anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) diproyeksikan turun 7,7 persen menjadi Rp1.504,7 triliun.
Artinya, terdapat pengurangan sekitar Rp125,7 triliun dibandingkan alokasi sebelumnya.
Di sisi lain, belanja Non-K/L justru meningkat 15 persen menjadi Rp1.857,5 triliun. CORE menyebut kenaikan tersebut banyak dipengaruhi oleh pos-pos yang relatif sulit dikurangi, terutama pembayaran bunga utang dan berbagai belanja lainnya, termasuk kompensasi energi.
Menurut CORE, kondisi ini membuat pemerintah harus melakukan penyesuaian anggaran di tengah ruang fiskal yang semakin sempit.
“Tambahan pada pos yang sulit dipangkas dua kali lebih besar daripada kenaikan belanja pusat, dan kekurangannya ditutup dengan memotong anggaran kementerian,” jelas CORE.
CORE menilai pemangkasan anggaran K/L tidak selalu berkaitan dengan buruknya kinerja program. Penyesuaian tersebut lebih banyak dipengaruhi keterbatasan ruang fiskal dan adanya pos belanja yang secara hukum maupun kewajiban pemerintah lebih sulit untuk dikurangi.
Dengan demikian, CORE mengingatkan bahwa penilaian terhadap RAPBN 2027 tidak cukup hanya melihat besarnya nominal belanja. Struktur belanja, beban bunga utang, keseimbangan primer, serta kemampuan APBN menciptakan aktivitas ekonomi perlu menjadi indikator untuk mengukur seberapa besar daya ekspansif anggaran negara.
About Author
