triggernetmedia.com – Pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Target tersebut dinilai realistis karena sejumlah indikator perekonomian nasional menunjukkan perkembangan positif sepanjang paruh pertama 2026.
Plt. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Ferry Ardiyanto mengatakan optimisme pemerintah salah satunya ditopang oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I 2026 yang mencapai 5,45 persen.
Menurut Ferry, angka tersebut menjadi pertumbuhan ekonomi semester pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir dan memberikan sinyal positif terhadap prospek perekonomian nasional.
“Pertumbuhan ekonomi secara kumulatif pada semester I 2026 mencapai 5,45 persen. Ini merupakan yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir,” ujar Ferry dalam konferensi pers di Kantor Bakom RI, Jakarta, Rabu (19/8/2026).
Ferry menjelaskan, target pertumbuhan 6 persen pada 2027 merupakan bagian dari kesinambungan kebijakan pemerintah. Jika APBN 2026 diarahkan untuk memperkuat fondasi dan ketahanan ekonomi, RAPBN 2027 akan difokuskan untuk mengakselerasi pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“RAPBN 2026 memperkuat fondasi dan ketahanan ekonomi, sedangkan RAPBN 2027 akan mengakselerasi fondasi tersebut menjadi pertumbuhan dan kesejahteraan yang lebih tinggi,” katanya.
Optimisme tersebut juga didukung sejumlah indikator ekonomi lainnya. Aktivitas manufaktur mulai menunjukkan ekspansi dengan Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur berada di level 50,2.
Perbaikan juga terlihat pada sejumlah indikator konsumsi dan aktivitas ekonomi, termasuk penjualan semen, mobil, dan sepeda motor. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan adanya penguatan permintaan domestik.
Dari sisi eksternal, ketahanan ekonomi Indonesia juga tercermin dari keputusan Standard & Poor’s (S&P) mempertahankan peringkat Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil. Sementara itu, penerbitan Panda Bond Indonesia memperoleh peringkat AAA dari lembaga pemeringkat di China.
Di tengah kondisi ekonomi global yang penuh tantangan, pemerintah berupaya menjadikan APBN sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
Ferry menegaskan APBN tidak hanya berfungsi sebagai dokumen keuangan tahunan, tetapi juga menjadi instrumen kebijakan untuk mendukung berbagai agenda pembangunan nasional.
“RAPBN bukan sekadar dokumen anggaran tahunan. Ini adalah instrumen negara untuk melindungi rakyat, memperkuat fondasi pembangunan, dan mewujudkan cita-cita yang diamanatkan konstitusi,” ujarnya.
Pada 2027, APBN juga akan digunakan untuk membiayai sejumlah program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, serta renovasi puskesmas dan rumah sakit umum daerah.
Meski belanja negara tetap diarahkan untuk mendorong aktivitas ekonomi, pemerintah memastikan pengelolaan fiskal dilakukan secara terukur. Defisit APBN 2027 diproyeksikan sebesar Rp671,12 triliun atau sekitar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Angka tersebut lebih rendah dibandingkan outlook defisit APBN 2026 yang diperkirakan mencapai 2,80 persen dari PDB.
“APBN 2027 didesain tetap ekspansif, kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong ekonomi tumbuh lebih tinggi serta kesejahteraan masyarakat meningkat lebih cepat,” tutur Ferry.
About Author
