triggernetmedia.com – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan gambut masih menjadi ancaman serius yang terus berulang di Indonesia. Berbeda dengan kebakaran di lahan mineral, api di lahan gambut mampu menjalar hingga ke lapisan bawah tanah sehingga lebih sulit dipadamkan dan menghasilkan emisi karbon dalam jumlah besar.
Untuk memperkuat upaya pencegahan, Kementerian Kehutanan bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) mengembangkan metode baru pemetaan risiko karhutla dengan menjadikan Kalimantan Barat sebagai wilayah percontohan.
Penasihat Senior Kerja Sama Internasional dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan, Israr Albrar, menjelaskan bahwa penyempurnaan metode tersebut telah dimulai sejak 2025. Berbeda dengan pemetaan sebelumnya yang lebih banyak mengandalkan faktor biofisik seperti jenis lahan dan vegetasi, model terbaru juga memasukkan aktivitas manusia sebagai salah satu indikator penyebab kebakaran.
“Metode penyusunan peta risiko karhutla sebenarnya sudah tersedia, namun kini kami menyempurnakannya agar dapat memberikan gambaran risiko yang lebih akurat,” ujar Israr.
Menurutnya, peta risiko yang lebih komprehensif akan membantu pemerintah menggeser fokus dari penanganan kebakaran menjadi langkah pencegahan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Peneliti Lahan Gambut dan Iklim YKAN, Dr. Nisa Novita, mengatakan kebakaran di ekosistem gambut memiliki karakteristik berbeda dibandingkan lahan mineral. Api tidak hanya membakar vegetasi di permukaan, tetapi juga merambat ke lapisan gambut yang menyimpan cadangan karbon dalam jumlah besar.
“Kebakaran lahan gambut lebih sulit dipadamkan,” kata Nisa.
Ia menjelaskan, kebakaran gambut tidak hanya meningkatkan emisi gas rumah kaca, tetapi juga memicu kabut asap yang berdampak pada kesehatan masyarakat, merusak ekosistem, dan membutuhkan waktu pemulihan yang jauh lebih lama.
Dalam penyusunan peta risiko tersebut, BRIN mengembangkan model berbasis analisis spasial yang menggabungkan berbagai indikator lingkungan dan aktivitas manusia. Prosesnya dilakukan secara bertahap, mulai dari penyusunan kerangka pemodelan, penentuan indikator, hingga analisis data spasial.
Kepala Pusat Riset Ekologi BRIN, Asep Hidayat, mengatakan pendekatan tersebut diharapkan menjadi landasan ilmiah yang lebih kuat dalam mendukung pengambilan kebijakan pengendalian karhutla.
“Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi dasar ilmiah yang kuat untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pengendalian karhutla,” ujarnya.
Kalimantan Barat dipilih sebagai lokasi percontohan karena menjadi salah satu provinsi dengan tingkat kebakaran hutan dan lahan tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, hingga Juni 2026 luas area yang terbakar di provinsi tersebut mencapai sekitar 28.860 hektare atau sekitar 27 persen dari total luas kebakaran nasional.
Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Barat mencatat terdapat 335 desa yang tergolong rawan karhutla di 14 kabupaten dan kota. Tiga daerah dengan luas kebakaran tertinggi sepanjang Januari hingga Juni 2026 adalah Ketapang, Mempawah, dan Kubu Raya yang secara bersama-sama menyumbang sekitar 77 persen dari total luas kebakaran di provinsi tersebut.
Nisa menambahkan, hasil pemodelan saat ini telah memasuki tahap akhir. Selanjutnya, tim peneliti akan menyusun policy brief sebagai rekomendasi bagi Kementerian Kehutanan untuk memperbarui pedoman penetapan wilayah rawan kebakaran, khususnya di kawasan bergambut.
Model tersebut diharapkan tidak hanya diterapkan di Kalimantan Barat, tetapi juga dapat diadaptasi di berbagai daerah lain sesuai karakteristik bentang alam masing-masing, sehingga upaya pencegahan karhutla menjadi lebih efektif dan berbasis data.
About Author
