triggernetmedia.com – Pemerintah mulai melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berbagai persoalan yang muncul selama implementasi, mulai dari dugaan penyalahgunaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga kecukupan anggaran, akan dikaji selama satu bulan sebelum hasilnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan evaluasi tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Selain MBG, rapat juga membahas perkembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
“Mengenai MBG, kami akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan dan merapikan tata kelola MBG,” kata Zulhas.
Pemerintah Petakan Berbagai Kendala
Menurut Zulhas, pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah persoalan yang muncul selama pelaksanaan program. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar bagi Presiden dalam menentukan arah kebijakan dan perbaikan program ke depan.
“Langkah-langkah berikutnya akan kami laporkan kepada Bapak Presiden untuk diputuskan seperti apa keputusan akhirnya. Namun, kami akan mendalami terlebih dahulu selama satu bulan ke depan,” ujarnya.
Sejumlah persoalan yang menjadi perhatian pemerintah antara lain dugaan penyalahgunaan program, masih banyaknya titik penerima manfaat yang belum memiliki dapur SPPG, hingga dapur yang telah dibangun tetapi belum beroperasi secara optimal.
“Satu bulan ini kami akan memaparkan hasilnya kepada Bapak Presiden agar dapat diambil keputusan yang paling tepat,” tambah Zulhas.
SPPG merupakan unit yang bertugas mengelola dapur program MBG sekaligus mendistribusikan makanan bergizi kepada penerima manfaat, mulai dari siswa sekolah, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.
Presiden Minta Anggaran Rp15 Ribu Dikaji
Dalam rapat yang sama, Presiden Prabowo juga meminta Badan Gizi Nasional (BGN) mengevaluasi kecukupan anggaran program MBG yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.000 per penerima.
Saat ini, biaya bahan baku makanan dialokasikan sebesar Rp8.000 untuk siswa PAUD hingga kelas III SD dan Rp10.000 bagi siswa kelas IV SD hingga SMA. Selain itu, terdapat biaya operasional sebesar Rp3.000 serta biaya fasilitas Rp2.000 untuk setiap porsi makanan.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan Presiden meminta seluruh skenario dihitung secara komprehensif sebelum pemerintah mengambil keputusan mengenai besaran anggaran.
“Beliau mengatakan, apakah anggaran Rp15.000 itu sudah cukup? Silakan dikaji. Kalau memang belum cukup, berapa kebutuhan yang sebenarnya,” ujar Agustina.
Pemerintah menargetkan hasil evaluasi tata kelola maupun kebutuhan anggaran program MBG dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan sebagai bahan pertimbangan Presiden dalam menentukan kebijakan lanjutan.
About Author
