triggernetmedia.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan melakukan efisiensi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027. Namun, besaran penghematan anggaran masih dalam tahap perhitungan sehingga belum dapat dipastikan.
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya menanggapi usulan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah yang memperkirakan kebutuhan anggaran MBG 2027 cukup sekitar Rp174 triliun, lebih rendah dibandingkan proyeksi awal sebesar Rp268 triliun.
“Saya enggak tahu, kita lihat nanti. Tapi akan ada efisiensi,” kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Menurut Purbaya, Badan Gizi Nasional (BGN) masih menghitung kebutuhan riil anggaran sehingga alokasi final program MBG belum diumumkan.
“BGN-nya lagi bingung kali ya, lagi ngitung. Tapi jelas akan ada efisiensi,” ujarnya.
Kemenkeu Perketat Pengawasan Program MBG
Purbaya menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program MBG. Pemerintah, kata dia, akan memperkuat sistem pengawasan agar pelaksanaan program berjalan lebih akuntabel.
Kementerian Keuangan akan melibatkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) untuk memantau kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Apabila ditemukan pelanggaran atau kinerja yang tidak sesuai standar, pemerintah tidak segan menghentikan operasional SPPG yang bermasalah.
“Nanti kalau jelek kita lapor, kalau tutup kita perlu tutup. Jadi enggak akan tanpa monitoring seperti dulu lagi,” tegasnya.
Banggar Proyeksikan Anggaran MBG Rp174 Triliun
Sebelumnya, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah memperkirakan kebutuhan anggaran program MBG pada 2027 hanya sekitar Rp174 triliun setelah dilakukan berbagai penyesuaian dan efisiensi.
Angka tersebut lebih rendah dibandingkan estimasi awal sebesar Rp268 triliun.
“Hitungan saya, kalau juga di luar anggaran pendidikan ada anggaran kesehatan yang masuk seperti stunting dan ibu hamil, itu tidak lebih dari Rp174 triliun,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Menurutnya, efisiensi dapat dilakukan melalui penyesuaian jumlah SPPG. Dari rencana awal sebanyak 27.000 titik, kebutuhan riil diperkirakan hanya sekitar 21.000 titik.
“Kita ingin melihat dulu dari 27.000 titik SPPG, seharusnya itu kan 21.000 kebutuhannya. Kemudian tinggal menghitung untuk melayani 84 juta siswa,” ujarnya.
Said menekankan pembahasan program MBG tidak semata-mata berfokus pada besarnya anggaran, tetapi juga harus memastikan tata kelola berjalan baik dan kualitas makanan bergizi tetap terjaga.
“Yang penting menjaga tata kelola dan kualitas gizi yang diterima oleh anak didik kita. Dengan penurunan anggaran itu, kualitasnya akan tetap terjaga,” katanya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa angka Rp174 triliun masih berupa proyeksi. Besaran anggaran final program MBG 2027 akan dibahas bersama pemerintah dalam penyusunan APBN dan ditargetkan diputuskan pada September 2026.
About Author
