triggernetmedia.com – Pemerintah Kota Pontianak menjadikan Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 sebagai momentum untuk mengevaluasi capaian pembangunan sekaligus merumuskan arah kebijakan ke depan.
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengatakan forum ini tidak hanya meninjau pelaksanaan program tahun 2025 dan 2026, tetapi juga menjadi dasar dalam menyusun program strategis tahun 2027.
“Musrenbang ini menjadi ajang evaluasi sekaligus perencanaan agar pembangunan lebih terarah dan memberikan hasil nyata,” ujarnya usai membuka Musrenbang di Aula Sultan Syarif Alkadrie, Kamis (2/4/2026).
Ia mengungkapkan sejumlah capaian pembangunan, antara lain peningkatan kualitas pelayanan publik yang masuk delapan besar nasional serta nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK yang mencapai 91.
Di sisi lain, pemerintah kota menghadapi tantangan berupa kebijakan efisiensi dan penurunan dana transfer daerah. Regulasi pusat turut memengaruhi pendapatan, termasuk penurunan pajak parkir dan pembebasan retribusi rumah kos.
“Pendapatan dari sektor parkir menurun signifikan. Di Megamall Pontianak misalnya, kini sekitar Rp166 juta per bulan, dari sebelumnya di atas Rp300 juta,” kata Edi.
Di sektor transportasi, pertumbuhan kendaraan yang pesat menjadi tantangan. Jumlah sepeda motor tercatat sekitar 844 ribu unit, kendaraan penumpang 92 ribu unit, dan kendaraan barang 46 ribu unit, yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan.
Sebagai solusi, Pemkot Pontianak akan melakukan penataan simpang pada 2026 serta mendorong pembangunan flyover, duplikasi Jembatan Kapuas III, dan outer ring road.
Dalam penanganan banjir, upaya jangka pendek dilakukan melalui optimalisasi drainase, sementara jangka menengah dengan pengadaan pompa. Untuk jangka panjang, direncanakan pembangunan outer ring kanal.
Di sektor layanan dasar, Instalasi Pengolahan Air (IPA) Nipah Kuning telah beroperasi dengan kapasitas 300 liter per detik, meski masih menghadapi tantangan ketersediaan air baku saat kemarau.
Pemkot juga mengembangkan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALD-T) senilai sekitar Rp1,6 triliun serta pengelolaan sampah berbasis lingkungan.
Selain itu, pembangunan ruang publik seperti waterfront, masjid terapung, dan taman Al-Qur’an terus dilakukan. Rencana pembangunan Jembatan Garuda juga didorong melalui dukungan pemerintah pusat dan investor.
Di bidang sosial, angka kemiskinan berada di kisaran 4 persen dan terus ditekan melalui program pemberdayaan masyarakat, sementara peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas untuk menekan pengangguran.
Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudi, menekankan agar perencanaan pembangunan difokuskan pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat serta mengurangi kegiatan seremonial.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Harisson, menegaskan pentingnya Musrenbang sebagai forum strategis untuk menyusun program prioritas yang terarah dan berdampak nyata.
About Author
