triggernetmedia.com – Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv meminta Kementerian Kehutanan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), seiring potensi musim kemarau panjang pada 2026.
Menurut Rajiv, kesiapsiagaan tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial seperti apel siaga dan jambore, tetapi harus diikuti dengan langkah nyata di lapangan.
“Koordinasi dengan daerah rawan harus terus diperkuat. Tidak cukup hanya apel atau jambore, tetapi harus ada kesiapan nyata,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (1/4/2026).
Ia mengungkapkan, kekhawatiran tersebut didasari munculnya titik panas (hotspot) di sejumlah wilayah, terutama di Provinsi Riau.
Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), terdapat 302 titik panas di Riau dari total 582 titik di Pulau Sumatra pada periode 1 Januari hingga 25 Maret 2026.
Sementara itu, data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat luas kebakaran hutan dan lahan di Riau mencapai 2.713,26 hektare pada periode yang sama.
Rajiv menilai kondisi tersebut menjadi peringatan dini, terlebih BMKG memprediksi musim kemarau 2026 akan lebih kering dan berlangsung lebih panjang, terutama di Sumatra, Kalimantan, dan sebagian Sulawesi.
“Ini kombinasi yang berbahaya. Data BMKG harus menjadi alarm serius agar kita tidak kecolongan seperti tahun-tahun sebelumnya,” katanya.
Selain faktor cuaca, ia juga menyoroti praktik pembukaan lahan dengan cara dibakar yang masih terjadi. Untuk itu, ia mendorong optimalisasi deteksi dini, peningkatan patroli terpadu, serta pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan.
Rajiv juga meminta penegakan hukum diperkuat dengan melibatkan aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan kejaksaan, terhadap pelaku pembakaran hutan.
“Penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh ada kompromi,” ujarnya.
About Author
