triggernetmedia.com – Capaian pembangunan Kota Pontianak sepanjang 2025 menunjukkan tren positif, meski sejumlah pekerjaan rumah masih perlu diselesaikan. Hal itu disampaikan Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kota Pontianak, Selasa (31/3/2026).
Secara umum, capaian sasaran pembangunan daerah melampaui target. Rata-rata realisasi sasaran tujuan pembangunan mencapai 106,20 persen, sementara capaian kinerja daerah berada di angka 110,22 persen.
“Sebagian besar target pembangunan dapat direalisasikan dengan baik,” ujar Edi.
Pada sektor pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pontianak meningkat menjadi 82,80. Peningkatan ini ditopang oleh perbaikan di bidang pendidikan, kesehatan, serta daya beli masyarakat. Usia harapan hidup juga tercatat mencapai 75,96 tahun.
Namun, sejumlah indikator masih menjadi perhatian. Angka stunting tercatat 22,3 persen, sementara indeks pembangunan literasi masyarakat berada di angka 34,85.
Menurut Edi, kondisi tersebut menjadi dasar untuk memperkuat intervensi, baik melalui peningkatan layanan kesehatan, perbaikan gizi, maupun penguatan program literasi berbasis komunitas.
Di bidang tata kelola pemerintahan, sejumlah indikator menunjukkan kinerja yang relatif baik. Indeks reformasi birokrasi mencapai 84,7 dan indeks pelayanan publik berada di angka 4,71. Pemerintah Kota Pontianak juga kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi tercatat 5,34 persen dengan PDRB per kapita mencapai Rp80,79 juta. Meski demikian, sektor infrastruktur masih membutuhkan percepatan, dengan indeks yang berada di angka 72,23.
Dalam aspek lingkungan, kualitas lingkungan hidup menunjukkan perbaikan dengan indeks mencapai 65,69, disertai penurunan indeks risiko bencana menjadi 50,09. Kondisi sosial masyarakat juga dinilai cukup kondusif, tercermin dari indeks kepuasan masyarakat yang mencapai 93,947.
Edi menilai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, hingga masyarakat. Meski demikian, ia mengakui masih ada indikator yang perlu ditingkatkan.
“Ini menjadi komitmen kami untuk terus menyempurnakan kebijakan pembangunan ke depan,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin menyatakan pihaknya akan membahas LKPJ tersebut secara menyeluruh. DPRD, kata dia, akan mencermati capaian kinerja sekaligus indikator yang masih perlu diperbaiki.
“Rekomendasi DPRD diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah kota agar pembangunan ke depan semakin tepat sasaran,” ujarnya.
About Author
