triggernetmedia.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah segera mengambil langkah luar biasa untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan. Menurutnya, kondisi yang semakin parah tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan dengan negara-negara tetangga akibat kabut asap lintas batas.
Puan menyoroti dampak asap karhutla yang mulai dirasakan di negara tetangga. Sejumlah sekolah di Malaysia dilaporkan diliburkan, sementara Singapura telah mengeluarkan peringatan kepada masyarakatnya terkait kondisi kabut asap.
Ia mengingatkan pemerintah agar tidak mengulangi persoalan diplomatik yang pernah terjadi akibat karhutla dan kabut asap lintas batas.
“Beberapa kali kita pernah mendapat nota protes dari negara tetangga akibat dampak Karhutla. Jangan menunggu sampai negara sahabat kembali melayangkan keberatannya karena Karhutla tidak cepat diselesaikan,” tegas Puan kepada wartawan, Jumat (21/8/2026).
Puan mengatakan peningkatan titik panas di Kalimantan harus segera direspons dengan langkah penanganan yang lebih cepat dan terkoordinasi. Berdasarkan data BNPB yang disampaikannya, Kalimantan Tengah tercatat memiliki 767 titik panas, sedangkan Kalimantan Barat mencapai 560 titik.
Kondisi tersebut turut berdampak terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Kabut asap menyebabkan jarak pandang di sejumlah wilayah menurun drastis hingga sekitar 10 meter. Di sisi lain, kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) juga mengalami peningkatan.
“Lonjakan titik panas Karhutla harus diperlakukan sebagai situasi yang membutuhkan intervensi cepat. Kondisi Karhutla yang semakin parah, terutama di Kalimantan, harus segera diatasi,” ujarnya.
Minta Operasi Pemadaman Diperkuat
Untuk mempercepat penanganan, Puan meminta pemerintah menetapkan wilayah prioritas operasi berdasarkan tingkat keparahan kebakaran. Dukungan peralatan pemadaman juga perlu ditambah agar petugas dapat bekerja lebih efektif di lapangan.
Menurutnya, keselamatan petugas tidak boleh diabaikan. Personel yang bertugas memadamkan karhutla harus dibekali perlengkapan keselamatan yang memadai, termasuk pakaian tahan api, helm khusus, kacamata pelindung, masker respirator, sarung tangan tahan panas, dan sepatu bot lapangan.
“Termasuk bagi petugas di lapangan agar diberikan perlengkapan yang memadai dan kebutuhan alat pelindung diri serta safety tools seperti baju tahan api, helm khusus, kacamata pelindung, masker respirator, sarung tangan tahan panas, serta sepatu bot lapangan,” jelasnya.
Selain memperkuat pemadaman, Puan menekankan pentingnya perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak asap. Pemerintah diminta memastikan ketersediaan masker, memperkuat layanan kesehatan, serta memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil.
Pemerintah daerah juga diminta menyiapkan tempat penampungan sementara apabila kondisi udara semakin memburuk dan membahayakan masyarakat.
“Perlindungan terhadap masyarakat harus sama besarnya dengan intervensi pemadaman Karhutla. Pemerintah harus selalu mengecek kualitas udara di setiap daerah terdampak,” katanya.
Penegakan Hukum Harus Tegas
Puan juga meminta aparat penegak hukum menindak tegas pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan secara ilegal. Di saat yang sama, pemerintah daerah diminta menjelaskan penyebab kebakaran meluas serta mengevaluasi sistem pencegahan yang telah berjalan.
Menurut Puan, keberhasilan penanganan karhutla tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mendeteksi titik panas. Respons cepat setelah titik api ditemukan menjadi faktor penting agar kebakaran tidak berkembang menjadi bencana yang lebih besar.
“Bagaimana pencegahannya, dan seperti apa penanggulangan saat titik api pertama ditemukan. Karena Karhutla sering menjadi besar bukan karena tidak terdeteksi, tetapi karena terdapat jeda antara informasi, keputusan, dan tindakan,” pungkasnya.
About Author
