triggernetmedia.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pontianak Amirullah menegaskan pentingnya menjaga prioritas belanja modal di tengah kebijakan efisiensi anggaran daerah pada 2026. Menurut dia, belanja modal merupakan bentuk investasi pemerintah yang manfaatnya dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat.
“Belanja modal adalah investasi pemerintah yang dinikmati semua warga kota. Jalan, drainase, pasar, taman, sekolah, puskesmas—itu adil karena yang menikmati bukan hanya pegawai, tetapi seluruh warga,” ujar Amirullah usai memimpin apel rutin aparatur sipil negara (ASN) di halaman Kantor Wali Kota Pontianak, Senin (5/1/2026).
Ia menjelaskan, pada 2026 Kota Pontianak menghadapi penurunan transfer keuangan daerah (TKD) sekitar 5,17 persen. Dampaknya, total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurun dari Rp 2,219 triliun pada APBD murni 2025 menjadi sekitar Rp 2,096 triliun pada 2026.
“Kalau pendapatan berkurang, belanja juga harus disesuaikan. Tidak mungkin pendapatan turun, belanja tetap,” katanya.
Menurut Amirullah, penyesuaian anggaran tidak terelakkan, termasuk pada belanja pegawai serta belanja barang dan jasa. Meski demikian, belanja modal perlu dipertahankan karena berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus wujud pembangunan yang dirasakan masyarakat.
“Dalam politik anggaran, belanja modal harus diprioritaskan karena dampaknya luas,” ujarnya.
Selain soal anggaran, Amirullah juga menyoroti capaian indikator makro ekonomi Kota Pontianak yang dinilai terus membaik. Ia menegaskan bahwa kinerja pemerintah harus diukur berdasarkan data.
“Kalau kita bilang berhasil, ukurannya apa? Paling mudah dilihat dari angka,” ucapnya.
Ia menyebut realisasi pendapatan daerah telah melampaui 95 persen, sementara realisasi belanja berada di kisaran 91 persen. Dari sisi ekonomi makro, angka kemiskinan berada di kisaran 4 persen dan tingkat pengangguran sekitar 7,7 persen.
“Angka-angka itu menunjukkan kondisi yang sudah berhasil kita tekan,” kata Amirullah.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga terus menjadi perhatian pemerintah kota. Ia menekankan pentingnya pemahaman ASN terhadap indikator-indikator tersebut agar kebijakan yang dijalankan sejalan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Filosofi otonomi daerah adalah mensejahterakan warga Kota Pontianak,” ujarnya.
Amirullah juga mengingatkan ASN untuk mendukung penuh program pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta tidak bersikap reaktif, terutama di media sosial. Ia mencontohkan sejumlah program nasional dan daerah yang perlu disukseskan bersama, seperti program makan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi Merah Putih, serta peningkatan pendapatan daerah melalui kepatuhan pajak.
“Kalau ingin lebih baik, pendapatan harus ditingkatkan. Ajak masyarakat membayar PBB dan melunasi pajak kendaraan,” tuturnya.
Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak, kata Amirullah, memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi teladan, termasuk dari sisi kinerja aparatur.
“Kita punya keistimewaan sebagai ibu kota provinsi. Itu harus ditunjukkan lewat perilaku dan kinerja pegawai,” katanya.
Ia pun mendorong ASN untuk terus berprestasi, adaptif terhadap perubahan, serta menjaga kesehatan agar dapat bekerja secara optimal.
“Prestasi dimulai dari individu, lalu organisasi, hingga pemerintah kota,” pungkasnya.
About Author
