triggernetmedia.com – Gubernur Kalimantan Barat Drs H. Ria Norsan, M.M., M.H., menegaskan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur strategis di Kalbar. Hal itu disampaikan dalam pertemuan dengan jajaran Balai di lingkungan Kementerian PUPR, yang berlangsung di Ruang Kerja Gubernur, Rabu (10/12/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menyampaikan sejumlah proyek prioritas yang memerlukan dukungan penuh dari Balai PUPR. Tiga proyek besar menjadi fokus utama, yakni Jembatan Kapuas 3, Pontianak Outer Ring Road (PORR), serta akses jalan tol menuju Pelabuhan Kijing. Menurutnya, ketiga proyek itu memiliki dampak strategis terhadap peningkatan konektivitas dan pergerakan barang antarwilayah.
“Pemerintah Provinsi terus mengejar pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, sinkronisasi antara pusat dan daerah tidak boleh terputus,” ujar Ria Norsan.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri. “Jika pusat dan daerah berjalan sendiri, hasilnya tidak akan optimal. Harus satu arah, satu tujuan,” tambahnya.
Selain proyek prioritas tersebut, Gubernur juga menyampaikan kebutuhan pembangunan trotoar dari Bandara Supadio hingga Simpang Polda, yang membentang sekitar 9 kilometer. Permintaan ini bertujuan menambah fasilitas publik sekaligus meningkatkan keselamatan pejalan kaki.
Dari sisi teknis, perwakilan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), Candra, menyampaikan kesiapan jajarannya untuk mendukung pembangunan di Kalbar. Ia mengatakan bahwa seluruh Balai PUPR di provinsi tersebut telah berkomitmen menjaga sinkronisasi program dengan Pemerintah Daerah.
“Kami sangat berterima kasih bisa melakukan koordinasi langsung dengan Pak Gubernur dan seluruh jajaran terkait. Prinsipnya, kami selalu siap mendukung dan memastikan program pusat berjalan sejalan dengan Pemda,” ujarnya.
Terkait Jembatan Kapuas 3, Candra menyampaikan bahwa desain teknis telah diselesaikan pada Desember ini. Dokumen tersebut segera diserahkan kepada Pemerintah Daerah untuk tahap lanjutan, termasuk pengusulan pendanaan ke pemerintah pusat. Nilai proyek yang diperkirakan mencapai Rp 2,8 triliun akan menjadi bagian dari pembiayaan APBN.
“Karena besarnya nilai proyek, alokasi anggarannya akan dibebankan dari pusat,” jelasnya.
Pertemuan tersebut disebut menjadi langkah awal untuk memperkuat koordinasi pembangunan infrastruktur di Kalbar. Pemprov dan Balai PUPR sepakat menjaga komunikasi intensif agar proyek-proyek strategis dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
About Author
