triggernetmedia.com – Presiden Prabowo Subianto berkomitmen memberikan hak pengelolaan seluas 1,4 juta hektare hutan adat kepada masyarakat hukum adat. Kebijakan ini disebut sebagai upaya menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan kelestarian lingkungan.
“Masyarakat hukum adat akan diberikan hak pengelolaan atas 1,4 juta hektare hutan adat,” ungkap Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, Jumat (7/11/2025).
Raja Juli menjelaskan, langkah ini merupakan bagian dari kebijakan Presiden Prabowo untuk memastikan pembangunan ekonomi tidak mengorbankan lingkungan. Ia menegaskan, program pengakuan hutan adat juga menjadi wujud kepedulian terhadap masyarakat yang selama ini terpinggirkan.
“Ini bagian dari kepedulian Pak Presiden terhadap lingkungan sekaligus terhadap masyarakat yang selama ini termarjinalkan,” ujarnya.
Dalam rangkaian COP 30 di Brasil, delegasi Indonesia yang terdiri dari Raja Juli Antoni, Hashim Djojohadikusumo, dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol hadir untuk menunjukkan komitmen nyata Indonesia terhadap isu perubahan iklim.
Sebelumnya, dalam United for Wildlife Global Summit dan High-Level Ministerial Roundtable di Rio de Janeiro, Brasil (4 November 2025), Raja Juli menyampaikan bahwa pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Khusus Percepatan Pengakuan Hutan Adat sejak Maret 2025. Satgas ini dibentuk untuk mempercepat realisasi target pengakuan 1,4 juta hektare hutan adat baru selama periode 2025–2029, sesuai arahan Presiden Prabowo.
Menurut Raja Juli, pengakuan terhadap hutan adat bukan hanya bentuk penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, tetapi juga berdampak positif terhadap kelestarian hutan. Ia merujuk pada data SOIFO 2024, yang menunjukkan bahwa pengelolaan hutan oleh masyarakat adat dapat menekan laju deforestasi hingga 30–50 persen.
Ia berharap kebijakan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat di seluruh Tanah Air.
Diketahui, Menhut Raja Juli mendampingi Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam Climate Summit di Belem, Brasil, Kamis (6/11/2025). Dalam forum tersebut, Hashim mengumumkan secara resmi komitmen pemerintah Indonesia untuk mengalokasikan 1,4 juta hektare hutan adat bagi masyarakat adat dan lokal.
“Awal tahun ini, Presiden Prabowo secara resmi mengumumkan kepada dunia komitmen kami untuk mengakui dan mengalokasikan 1,4 juta hektare hutan adat bagi masyarakat adat dan lokal dalam empat tahun ke depan,” ujar Hashim.




