triggernetmedia.com – Pemerintah memastikan dukungan penuh terhadap program pemutihan iuran BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana sebesar Rp20 triliun telah disiapkan untuk merealisasikan kebijakan tersebut, yang menjadi bagian dari janji Presiden untuk memperluas akses layanan kesehatan.
“Rp20 triliun katanya, sesuai janji Presiden. Itu sudah dianggarkan kelihatannya,” ujar Purbaya di kantornya, Rabu (22/10/2025).
Namun, di balik alokasi dana besar itu, Purbaya menegaskan perlunya pembenahan mendasar dalam tata kelola BPJS Kesehatan. Ia meminta agar setiap rupiah dari anggaran publik digunakan secara efisien, akuntabel, dan bebas kebocoran.
Sorotan ke Efisiensi dan Pembelian Alat Kesehatan
Menurut Purbaya, inefisiensi di sektor layanan kesehatan masih cukup besar, terutama dalam pengadaan alat medis. Ia mencontohkan pembelian ventilator yang diwajibkan di sejumlah rumah sakit, padahal kebutuhan alat tersebut telah menurun sejak pandemi Covid-19 berakhir.
“Saya minta mereka menilai mana alat yang perlu dibeli dan mana yang tidak. Tapi jangan saya atau mereka yang menilai, melainkan tim ahli yang benar-benar memahami bidang kedokteran dan rumah sakit,” tegasnya.
Langkah itu diharapkan bisa menekan beban operasional BPJS Kesehatan yang kerap membengkak akibat pengeluaran tidak produktif.
Dorongan Digitalisasi dan AI untuk Mencegah Kecurangan
Dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga menyinggung pentingnya pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk memperkuat sistem pengawasan internal BPJS Kesehatan.
Ia menilai BPJS memiliki potensi besar dalam hal teknologi, mengingat lembaga tersebut sudah memiliki sekitar 200 pegawai di bidang IT. Purbaya berharap sumber daya ini dapat dimanfaatkan untuk membangun sistem digital cerdas yang mampu mendeteksi kecurangan klaim secara otomatis.
“Kalau ada standar yang jelas dan dijalankan oleh sistem IT berbasis AI, maka kecurangan bisa langsung terdeteksi. Itu akan membuat operasional BPJS lebih efisien dan optimal,” tuturnya.
Transformasi Layanan Kesehatan Nasional
Purbaya menekankan, keberhasilan program pemutihan iuran tidak hanya bergantung pada besar anggaran, tetapi juga pada reformasi manajemen dan inovasi teknologi.
Transformasi digital diharapkan menjadi tonggak baru bagi BPJS Kesehatan dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, efisien, dan berkelanjutan.




