triggernetmedia.com – Eksistensi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam sistem ketatanegaraan kembali menjadi sorotan melalui pandangan Jenderal Polisi (Purn) Prof. Dr. Awaloedin Djamin, MPA. Mantan Kapolri sekaligus akademisi ini menegaskan, Polri sejak awal merupakan bagian integral dari administrasi negara, bukan sekadar institusi penegak hukum biasa.
“Polri merupakan bagian dari administrasi negara,” tegas Awaloedin, menekankan bahwa keberadaan kepolisian tidak bisa dipisahkan dari roda pemerintahan.
Awaloedin juga meluruskan pemahaman publik terkait tanggal 1 Juli yang dikenal sebagai Hari Bhayangkara. Menurutnya, momentum tersebut bukan hari lahir Polri, melainkan penanda ketika kepolisian ditempatkan di bawah kendali Perdana Menteri.
“1 Juli bukan hari lahir Polri, melainkan momen ketika Polri berada di bawah Perdana Menteri,” jelasnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa struktur kepolisian Indonesia mengalami evolusi historis, sejalan dengan dinamika politik dan pemerintahan pasca-kemerdekaan.
Sebagai negara kepulauan dengan masyarakat majemuk, Indonesia kerap menghadapi potensi konflik hingga ancaman separatisme. Dalam konteks inilah, Awaloedin menekankan pentingnya konsep Kepolisian Nasional sebagai benteng pertahanan sosial dan politik.
“Polri merupakan Kepolisian Nasional, karena Indonesia adalah masyarakat majemuk yang rawan konflik bahkan separatisme,” ujarnya.
Lebih lanjut, Awaloedin menegaskan bahwa Polri tidak hanya bertugas menegakkan hukum, tetapi juga menjaga ketertiban umum dan stabilitas negara. Karena itu, jabatan Kapolri dipandang sebagai posisi profesional yang menuntut kompetensi, integritas, serta kemampuan membaca geopolitik dan geostrategi.
“Kapolri adalah jabatan profesional,” tegasnya.
Di akhir pandangannya, Awaloedin menegaskan bahwa Polri secara inheren berada langsung di bawah Presiden. Menurutnya, hal ini bukan semata persoalan hierarki formal, melainkan bentuk akuntabilitas dan kesinambungan dalam menjaga stabilitas bangsa.
“Dengan pendekatan keindonesiaan, geopolitik, dan geostrategis, Polri berada di bawah Presiden,” pungkasnya.




