triggernetmedia.com, PONTIANAK – Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kalbar menggelar aksi demonstrasi di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (21/7/2025), menolak keras segala bentuk program transmigrasi dari luar daerah ke wilayah Kalbar. Mereka menilai program ini tidak berpihak pada masyarakat lokal dan berpotensi memindahkan beban sosial dari daerah lain ke Kalimantan Barat.
Aksi tersebut langsung direspons oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, yang didampingi Sekda Provinsi Kalbar dr. Harisson serta unsur Forkopimda Kalbar. Mereka menemui massa dan menyampaikan sikap resmi pemerintah provinsi.
Penolakan Warga: “Transmigrasi Tidak Menguntungkan Masyarakat Lokal”
Dalam orasinya, Koordinator Lapangan Endro Romianus menegaskan bahwa program transmigrasi selama ini hanya menguntungkan pihak luar. Ia menyoroti ketimpangan fasilitas antara warga lokal dan transmigran.
“Pemukiman transmigran dapat listrik, sedangkan warga lokal di sekitarnya tidak. Kami menolak keras. Jangan pindahkan masalah ke Kalbar,” ujar Endro.
Ia juga menyebut adanya kasus di mana lahan dan fasilitas transmigrasi dijual ke perusahaan, bukan digunakan untuk memberdayakan masyarakat penerima. Aliansi mendesak agar hak atas tanah dan hunian dikembalikan kepada masyarakat lokal, bahkan menuntut Menteri Transmigrasi mundur jika tuntutan tak dipenuhi.
Pemerintah Daerah Bersikap Tegas
Menanggapi aspirasi masyarakat, Wakil Gubernur Krisantus menyatakan bahwa Pemprov Kalbar menolak revitalisasi program transmigrasi dan mendukung penuh keberpihakan kepada warga lokal.
“Masih banyak warga Kalbar yang miskin, tidak punya pekerjaan dan rumah. Jangan sampai kita memindahkan kemiskinan dari luar ke sini,” kata Krisantus.
Ia menegaskan, sudah beberapa waktu pihaknya memantau perkembangan penolakan transmigrasi ini dan menyatakan sikapnya sejalan dengan masyarakat.
Prioritas Warga Lokal
Pemprov menegaskan akan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalbar, penyediaan akses pekerjaan, perumahan, dan lahan bagi warga asli yang selama ini belum terjangkau program pembangunan.
“Kami ingin Kalimantan Barat membangun dari dalam, bukan dengan memindahkan beban dari luar,” tambah Krisantus.
Aksi damai tersebut berlangsung tertib dan diakhiri dengan penyerahan petisi kepada pemerintah provinsi.
About Author
