triggernetmedia.com, Pontianak – Polemeik di tubuh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Kalbar mencuat ke publik. Sejumlah pegawai melayangkan surat desakan agar Kepala Dinas, Herkulana Mekarryani, dicopot dari jabatannya. Namun, sang kadis menilai tudingan tersebut tidak berdasar.
“Itu tidak benar dan sangat tendensius. Sudah saya klarifikasi ke staf, mereka menyatakan tidak pernah menandatangani surat itu. Jadi siapa yang diwakili?” ucap Herkulana menyikapi polemik di internal.
Tudingan terhadapnya mencakup perilaku otoriter, kekerasan verbal, hingga dugaan perjalanan dinas yang tak transparan. Herkulana membantah semuanya. Ia mengaku hanya menegur pegawai yang tidak disiplin, salah satunya karena sering mangkir kerja dan menolak tugas.
“Saya tidak marah tanpa sebab. Kalau ada pegawai yang tidak jalankan tugas, saya wajib beri pembinaan,” tegasnya. Kamis (3/7/2025).
Terkait perjalanan dinas, ia menjelaskan bahwa kegiatan itu dilakukan sesuai kebutuhan dinas, bahkan sering menggunakan dana Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) demi efisiensi.
“Tidak ada perjalanan untuk kepentingan pribadi. Kami melakukan sosialisasi ke berbagai daerah, dan itu bisa dicek,” katanya.
Meski dirundung polemik, Herkulana menyatakan siap memberi klarifikasi ke DPRD maupun Gubernur Kalbar jika diperlukan.
“Saya terbuka dan siap dipanggil. Yang penting, pelayanan publik tetap berjalan,” ujarnya.
Menanggapi persoalan ini, Sekretaris Daerah Kalbar Harisson Azroi memastikan pihaknya akan memanggil semua pihak yang terlibat untuk mendapatkan kejelasan.
“Kami akan cari tahu duduk perkaranya. Tapi apapun yang terjadi, ASN harus tetap bekerja untuk melayani masyarakat,” kata Harisson.
About Author
