triggernetmedia.com – Pj. Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, secara resmi membuka acara Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, di Ballroom Hotel Aston Pontianak, Kamis (7/12). Dalam sambutannya, Harisson menekankan bahwa korupsi tidak hanya menggerogoti keuangan negara, tetapi juga merusak nilai-nilai budaya serta menghambat kemajuan dalam berbangsa dan bernegara.
“Dampak korupsi sangatlah luas, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara namun juga dapat merusak budaya dan sendi-sendi kehidupan dalam bernegara,” ujarnya.
Pj. Gubernur mengajak semua pihak untuk bersama-sama berperan aktif dalam pemberantasan korupsi, sesuai dengan amanah undang-undang pemberantasan tindak korupsi.
Ia menekankan perlunya peran aktif dari seluruh stakeholder dalam upaya preventif dan represif melalui pendekatan pendidikan, pencegahan, dan penindakan.
Menariknya, Harisson juga membagikan pengalamannya saat diundang oleh KPK RI untuk meninjau gedung tahanan KPK, yang memberikan perspektif langsung tentang konsekuensi dari perilaku koruptif.
Pada Tahun 2023, KPK memiliki program Desa Anti Korupsi sebagai upaya pencegahan. Harisson menyebut bahwa dari tahun 2014 hingga 2022, tercatat 841 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan kepala desa, bendahara keuangan desa, dan sekretaris desa.
Mengacu pada hal tersebut, Harisson berharap program Kick Off Calon Desa Antikorupsi di Kalbar pada tahun 2023 dapat menjadi model Desa Anti Korupsi di setiap kabupaten pada tahun 2024.
“Saya berharap melalui program Desa Anti Korupsi ini, masyarakat beserta seluruh perangkat desa memahami tentang permasalahan tindak pidana korupsi dan dapat berperan aktif baik secara individu maupun kelompok dalam upaya pemberantasan korupsi dan juga sekaligus menangkal adanya virus virus korupsi yang akan masuk desa,” harapnya sembari menutup pidatonya.
Agenda tersebut juga melibatkan pemberian penghargaan kepada 10 perangkat daerah atas Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP) serta penghargaan kepada 12 Desa Anti Korupsi sebagai kick off replikasi percontohan Desa Anti Korupsi di Provinsi Kalbar Tahun 2023.
Kegiatan ini dihadiri oleh Forkopimda Kalbar, stakeholder terkait, Pj. Ketua TP-PKK Provinsi Kalbar, Windy Prihastari, Pj. Ketua DWP Kalbar, D. Efy Masfiaty, dan seluruh Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalbar.
About Author
