triggernetmedia.com – Pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat pelayanan bagi keluarga aparatur sipil negara (ASN) yang meninggal dunia. Sepanjang 2026, Pemkot bersama PT Taspen dan Bank Mandiri Taspen telah memfasilitasi pembayaran hak asuransi dan jaminan kematian dengan total mencapai Rp1,5 miliar lebih kepada 12 penerima.
Pembayaran tersebut mencakup Asuransi Kematian Sendiri sebesar Rp903.252.900, Jaminan Kematian Rp594.265.500, serta Asuransi Kematian Pasangan senilai Rp18 juta.
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono secara simbolis menyerahkan hak tersebut kepada ahli waris almarhum Suradi, PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak. Penyerahan berlangsung setelah upacara peringatan Hari Pahlawan di Halaman Kantor Wali Kota Pontianak, Selasa (10/11/2026).
Penyerahan itu turut disaksikan Branch Manager PT Taspen dan Kepala Cabang Bank Mandiri Taspen Pontianak.
Edi menegaskan, pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan seluruh hak ASN yang meninggal dunia dapat diterima keluarga yang ditinggalkan tanpa proses administrasi yang menyulitkan.
“Ini adalah hak yang memang harus diterima oleh ahli waris. Pemerintah berkewajiban memastikan prosesnya mudah, tidak berbelit dan dapat diterima tepat waktu,” ujarnya.
Ia menyebut, akumulasi pembayaran yang telah melampaui Rp1,5 miliar menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, PT Taspen, dan Bank Mandiri Taspen dalam memberikan perlindungan kepada ASN beserta keluarganya.
“Kalau kita lihat akumulasinya sudah lebih dari Rp1,5 miliar. Yang terpenting bukan hanya nilainya, tetapi bagaimana hak itu benar-benar sampai kepada keluarga yang berhak pada saat mereka membutuhkan,” katanya.
Untuk mempermudah proses tersebut, Pemkot Pontianak menjalankan program Jemput Layanan ASN Meninggal Dunia melalui kerja sama BKPSDM, PT Taspen, dan Bank Mandiri Taspen.
Program ini dirancang agar pengurusan administrasi serta pembayaran hak ASN yang meninggal dunia dapat dilakukan secara terkoordinasi. Dengan mekanisme tersebut, ahli waris memperoleh pendampingan sehingga tidak perlu mengurus berbagai prosedur sendiri di tengah suasana berduka.
“Ketika keluarga sedang mengalami kedukaan, jangan sampai mereka justru dibebani dengan urusan administrasi yang rumit. Pemerintah harus hadir untuk membantu,” jelas Edi.
Menurutnya, bentuk perlindungan pemerintah kepada ASN tidak hanya diberikan selama masa aktif bekerja. Hak-hak keluarga setelah ASN meninggal dunia juga harus dipastikan terpenuhi sebagai bagian dari penghargaan atas pengabdian mereka.
“Almarhum sudah memberikan pengabdian kepada pemerintah dan masyarakat. Maka hak-hak yang menjadi bagian dari perlindungan ASN harus kita pastikan diterima keluarganya,” ujarnya.
Edi berharap program pelayanan jemput bola tersebut terus diperkuat. Selain mempercepat proses pencairan hak, pendampingan sejak awal juga dinilai penting agar ahli waris memperoleh informasi yang jelas mengenai tahapan dan persyaratan pengurusan.
“Pelayanan yang baik harus memberikan kepastian. Ini salah satu terobosan baik yang dilakukan BKPSDM Kota Pontianak dan saya harap terus ditingkatkan,” pungkasnya.
About Author
