triggernetmedia.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti alokasi anggaran belanja jasa influencer pemerintah pusat senilai Rp14,7 miliar yang mengalir ke PT Rans Animasi Indonesia. Perusahaan yang terafiliasi dengan figur publik Raffi Ahmad tersebut tercatat memperoleh delapan paket pengadaan dari dua kementerian sepanjang 2024 hingga 2026.
Berdasarkan data portal pengadaan publik yang diungkap ICW, lima paket pengadaan berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024. Sementara tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk periode 2025–2026.
Anggaran yang bersumber dari APBN tersebut digunakan untuk membiayai penayangan materi promosi melalui kanal YouTube, TikTok, dan Instagram milik Raffi Ahmad serta Nagita Slavina.
Dalam dokumen legalitas perusahaan, PT Rans Entertainment Indonesia tercatat menguasai 99,1 persen saham entitas penerima kontrak. Raffi Ahmad disebut sebagai pemegang saham utama sekaligus komisaris.
Peneliti ICW, Zararah Azhim Syah, mengkritik pengadaan jasa promosi tersebut karena dinilai tidak sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Azhim, pemerintah menerapkan standar berbeda dalam pengelolaan anggaran. Di satu sisi, pemerintah meminta kementerian dan pemerintah daerah menghemat belanja, tetapi di sisi lain anggaran untuk promosi melalui influencer masih dialokasikan dalam jumlah besar.
“Pada 22 Januari 2025, Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 yang menargetkan penghematan Rp306,69 triliun dan meminta kepala daerah membatasi belanja seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar. Namun di sisi lain, belanja influencer masih tinggi,” kata Azhim dalam keterangannya, dikutip Selasa (10/11/2026).
Ia mencontohkan pengadaan di KKP. Pada 2025, kementerian tersebut mengontrak dua paket jasa influencer dari PT Rans Animasi Indonesia senilai total Rp7,2 miliar. Kemudian pada 2026, KKP kembali menambah satu paket senilai Rp3,6 miliar.
“Alih-alih memberi teladan, KKP pada tahun 2025 mengontrak dua paket jasa pemengaruh (influencer) dari PT Rans Animasi Indonesia senilai Rp7,2 miliar. Pada 2026, KKP menambah satu paket lagi senilai Rp3,6 miliar sehingga total kontrak KKP dengan perusahaan yang sama mencapai Rp10,8 miliar,” tambahnya.
ICW menilai belanja promosi tersebut semakin kontras dengan kondisi fiskal daerah yang menghadapi pemangkasan transfer ke daerah dan pengurangan alokasi dana desa. Sejumlah pemerintah daerah, menurut lembaga itu, tengah menghadapi keterbatasan anggaran untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.
Salah satu biaya yang disoroti adalah pembayaran unggahan Instagram Story pada akun Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang disebut mencapai Rp575,7 juta. Nilai tersebut dinilai sangat besar jika dibandingkan dengan sisa dana desa rata-rata per wilayah setelah dikurangi kewajiban pembiayaan program koperasi.
Azhim juga mempertanyakan urgensi penggunaan jasa influencer dari luar kementerian ketika masing-masing instansi memiliki perangkat hubungan masyarakat sendiri.
Selain itu, ICW menyoroti proses pengadaan melalui e-purchasing Kemendikbudristek yang diduga telah mengarah pada akun media sosial Raffi Ahmad tanpa melalui kompetisi terbuka. Struktur penetapan harga dalam dokumen pengadaan KKP yang dihitung berdasarkan durasi tayang juga dinilai perlu diperiksa lebih lanjut.
ICW turut mempertanyakan keseragaman nilai setiap paket pengadaan promosi di KKP yang tercatat sebesar Rp3,6 miliar.
Menurut Azhim, penggunaan APBN untuk membayar jasa figur publik berisiko menjadikan anggaran negara sebagai sarana membangun citra pejabat atau lembaga pemerintah. Popularitas seorang figur, kata dia, tidak otomatis mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Uang pajak bukan alat untuk membeli popularitas instan melalui peran influencer. Kontroversi Raffi Ahmad dalam Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia yang digelar Polda Metro Jaya pada 29 Oktober 2026 turut menjadi catatan. Setelah video yang memperlihatkan sejumlah peserta deklarasi diduga bukan mahasiswa beredar, terdapat seruan boikot terhadap Raffi Ahmad dan usaha RANS,” papar Azhim.
Ia menegaskan, kepercayaan publik semestinya dibangun melalui kinerja dan keterbukaan pemerintah, bukan dengan membeli jasa promosi menggunakan uang pajak.
“Dari kasus ini kita dapat melihat bahwa popularitas figur publik tidak serta merta mencerminkan kepercayaan masyarakat. Kepercayaan publik harus dibangun melalui kinerja dan keterbukaan pemerintah, bukan melalui pembelian jasa promosi dengan uang pajak,” lanjutnya.
Atas temuan tersebut, ICW mendesak pemerintah membuka seluruh dokumen pengadaan, mulai dari kontrak, kerangka kerja, hingga bukti pembayaran delapan paket tersebut.
ICW juga meminta lembaga pengawasan internal pemerintah dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyusun agenda audit menyeluruh untuk memeriksa kewajaran penetapan harga. Selain itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) didorong merevisi mekanisme etalase jasa influencer dalam e-katalog agar tidak mengarah pada satu penyedia.
ICW turut meminta Presiden menghentikan pengadaan jasa influencer yang tidak berkaitan langsung dengan tugas, fungsi, dan sasaran strategis kementerian. Lembaga tersebut juga mendorong pencegahan perusahaan milik pejabat yang ditunjuk Presiden agar tidak menerima kontrak pemerintah selama pejabat bersangkutan masih menjabat.
“Presiden menghentikan pengadaan jasa pemengaruh yang tidak memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi serta sasaran strategis kementerian, sekaligus mencegah perusahaan milik pejabat yang ditunjuk Presiden menerima kontrak pemerintah selama masa jabatan,” tegas Azhim.
ICW juga meminta Raffi Ahmad membuka informasi mengenai kepemilikan dan kedudukannya dalam perusahaan penerima kontrak pemerintah, termasuk menjelaskan langkah pencegahan konflik kepentingan selama menjalankan tugas sebagai Utusan Khusus Presiden.
“Raffi Ahmad membuka informasi kepemilikan dan kedudukannya dalam perusahaan penerima kontrak pemerintah serta menjelaskan upaya pencegahan konflik kepentingan selama menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden,” tandasnya.
About Author
