triggernetmedia.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Keinginan tersebut disampaikan langsung dalam pertemuan keduanya di rumah dinas Presiden di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung pada Selasa pagi selama kurang lebih 2,5 jam. Salah satu hal yang dibahas adalah dinamika politik dan hukum terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA) mengenai dokumen pendidikan Gibran.
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo sekaligus membantah narasi yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden. Menurutnya, Presiden tidak menyampaikan penolakan terhadap niat tersebut dalam pertemuan itu.
“Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo disebut memberikan sejumlah saran kepada Gibran. Sementara itu, Gibran memohon agar diberi kesempatan untuk tetap menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden sekaligus membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya.
Prasetyo mengatakan, Gibran ingin membuktikan dokumen penyetaraan pendidikan setingkat SMA melalui proses hukum di peradilan tata usaha negara.
“Di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di peradilan tata usaha negara,” kata Prasetyo.
Sebelumnya, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dalam perkara gugatan dugaan perbuatan melawan hukum terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran Rakabuming Raka.
Dalam amar putusannya, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut tidak sah. Dokumen itu sebelumnya menjadi salah satu persyaratan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
Putusan tersebut dibacakan pada Jumat (30/10/2026).
Sementara itu, Mahkamah Konstitusi sebelumnya juga menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah pendidikan luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan Gibran. Meski demikian, MK tidak membatalkan pencalonannya sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024.
About Author
