triggernetmedia.com – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan 10 mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026). Kapolri aktif Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto turut hadir dalam agenda silaturahmi tersebut.
Mengutip keterangan resmi Sekretariat Presiden, Prabowo menyambut kedatangan rombongan secara langsung. Presiden menyalami satu per satu para purnawirawan jenderal polisi sebelum mengajak mereka memasuki ruang pertemuan utama.
Sepuluh mantan Kapolri yang hadir merupakan tokoh-tokoh yang pernah memimpin institusi Polri dalam periode berbeda. Mereka terdiri dari Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi, Roesdihardjo, Suroyo Bimantoro, Da’i Bachtiar, dan Sutanto.
Selain itu, hadir Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, Sutarman, Badrodin Haiti, serta Tito Karnavian.
Prabowo juga didampingi sejumlah pejabat negara dan pimpinan TNI, yakni Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Berlangsung Saat Kasus Penyadapan Ilegal Disorot
Pertemuan Presiden dengan jajaran mantan Kapolri tersebut berlangsung ketika penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal dan akses informasi elektronik tanpa prosedur hukum yang sah tengah menjadi perhatian publik.
Dalam perkembangan penyidikan di Bareskrim Polri, mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi lainnya, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso, disebut telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Kasus ini juga menjadi perhatian DPR RI. Komisi III DPR dijadwalkan menggelar rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto untuk meminta penjelasan mengenai perkembangan penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal LIMS.
Dalam rapat tersebut, DPR berencana mendalami proses penyidikan, termasuk aspek teknis penanganan perkara serta mekanisme pengawasan internal terhadap penggunaan perangkat penyadapan siber.
Melalui fungsi pengawasan parlemen, penanganan kasus tersebut diharapkan dapat berlangsung secara transparan dan sesuai ketentuan hukum. Kejelasan proses penyidikan juga dinilai penting untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dalam penegakan hukum.
Meski pertemuan di Hambalang berlangsung di tengah sorotan terhadap kasus tersebut, belum terdapat keterangan yang menyebutkan bahwa agenda silaturahmi para mantan Kapolri itu secara khusus membahas perkara dugaan penyadapan ilegal.
About Author
