triggernetmedia.com – Pemerintah bersama DPR RI menyepakati peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Kebijakan ini mencakup berbagai sektor pekerjaan, tidak hanya tenaga pendidik, tetapi juga dosen, tenaga kesehatan, petugas pemadam kebakaran, Satpol PP, hingga tenaga teknis dan pelaksana lainnya.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, keputusan tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang selama ini disampaikan kepada DPR terkait kepastian status kepegawaian. Aspirasi tersebut kemudian dibahas bersama pemerintah melalui serangkaian koordinasi lintas sektor hingga mencapai kesepakatan final.
“Pada hari ini telah diadakan rapat koordinasi finalisasi tentang aspirasi-aspirasi yang kemudian beberapa waktu lalu telah masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” ujar Dasco seusai Rapat Koordinasi Finalisasi Pembahasan ASN PPPK Paruh Waktu Lintas Sektor di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili pemerintah menyampaikan bahwa cakupan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu telah diperluas setelah pemerintah melakukan perhitungan kebutuhan pegawai di berbagai bidang.
Sebelumnya, pembahasan peningkatan status tersebut lebih banyak diarahkan kepada tenaga pendidikan atau guru. Namun, hasil koordinasi terbaru memutuskan kebijakan serupa juga berlaku bagi PPPK paruh waktu dari sektor lainnya.
“Pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan pengangkatan saudara-saudara kita yang pegawai dengan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Memang pada saat itu masih sebatas untuk tenaga PPPK paruh waktu yang di tenaga pendidikan atau guru. Nah, setelah beberapa kali kita melakukan perhitungan, maka hari ini kita memutuskan PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu,” jelas Prasetyo.
Ia menyebut sejumlah profesi yang tercakup dalam kebijakan tersebut, antara lain dosen, petugas pemadam kebakaran, Satpol PP, tenaga kesehatan atau medis, tenaga teknis, tenaga pelayanan, serta tenaga pelaksana lainnya.
Tak hanya memperoleh peningkatan status kepegawaian, PPPK yang nantinya telah diangkat menjadi penuh waktu juga berkesempatan mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2027. Meski demikian, pelaksanaannya tetap mengacu pada ketentuan dan persyaratan seleksi yang berlaku.
“Kemudian yang kedua, bagi saudara-saudara kita yang nanti sudah diangkat menjadi PPPK penuh waktu, maka akan diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti tes CPNS yang akan dimulai di tahun 2027,” kata Prasetyo.
Selain membahas penataan PPPK, pemerintah juga mengambil keputusan terkait keberlanjutan masa kerja guru non-ASN di sekolah negeri. Perpanjangan diberikan kepada guru yang telah terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan memiliki masa perjanjian kerja hingga Desember 2026.
Jumlah guru yang tercakup dalam kebijakan tersebut mencapai sekitar 172.323 orang. Sementara di lingkungan Kementerian Agama, perpanjangan masa kerja diberikan kepada sekitar 2.482 guru.
Prasetyo mengatakan, perhatian serupa juga diberikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga medis non-ASN. Pemerintah turut mengkaji kemungkinan pengaturan khusus untuk bidang pekerjaan tertentu, terutama menyangkut ketentuan batas usia bagi mereka yang ingin mengikuti seleksi menjadi PNS.
Pada kesempatan itu, pemerintah juga menyampaikan rencana pembukaan rekrutmen CPNS dengan pendaftaran yang dijadwalkan mulai November 2026. Rekrutmen diperlukan untuk mengisi kebutuhan aparatur sipil negara, termasuk menggantikan PNS yang memasuki masa pensiun setiap tahun serta mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah.
Seluruh kebijakan penataan kepegawaian tersebut direncanakan mulai diberlakukan secara bertahap pada 1 Januari 2027, dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal negara.
Sementara itu, Dasco memastikan DPR RI akan terus mengawal berbagai aspirasi masyarakat melalui koordinasi dan kemitraan dengan pemerintah. Menurutnya, DPR memiliki komitmen untuk mencari jalan keluar atas berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat.
“Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan terus berkomitmen menampung aspirasi, kemudian menyelesaikan permasalahan-permasalahan, berpartner dengan pemerintah dalam hal memitigasi dan mencari solusi segala sesuatu aspirasi yang masuk ke DPR,” pungkasnya.
About Author
