triggernetmedia.com – Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Asep Safrudin membantah kabar yang menyebut dua mantan Kapolri, Jenderal (Purn) Idham Azis dan Jenderal (Purn) Tito Karnavian, menjalani pemeriksaan terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Asep menegaskan, informasi mengenai pemeriksaan kedua purnawirawan jenderal tersebut tidak benar. Bantahan itu disampaikannya saat menanggapi kabar yang beredar di media sosial.
“Infonya tidak benar,” kata Asep saat dikonfirmasi, Minggu (8/11/2026).
Sebelumnya, isu tersebut mencuat setelah akun Instagram @kritikkerass mengunggah informasi mengenai dugaan keterlibatan seorang menteri dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Akun tersebut juga menyebut sosok berinisial TK yang dikabarkan akan ditahan pada malam hari.
Unggahan itu kemudian memunculkan berbagai dugaan di kalangan warganet. Nama Tito Karnavian ikut disebut dalam kolom komentar karena inisial yang tercantum dalam narasi unggahan tersebut.
“Infonya ada menteri yang ditahan malam ini karena terlibat penyadapan Prabowo, inisial TK,” tulis akun tersebut.
Terlepas dari kabar yang beredar, penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah pejabat negara masih menjadi perhatian. Dalam perkembangan penanganannya, empat jenderal polisi disebut telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.
Sejalan dengan proses penyidikan, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto tengah menyiapkan pembentukan tim khusus untuk mengusut perkara tersebut. Tim ini direncanakan berada di bawah pimpinan langsung Kabareskrim Polri.
Pembentukan tim khusus tersebut ditujukan untuk mendalami dugaan akses ilegal melalui penyadapan terhadap sejumlah tokoh negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto, sekaligus mendukung penanganan perkara secara transparan.
Dalam kasus ini, para tersangka disebut dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana, di antaranya Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Ancaman pidana dalam perkara tersebut disebut dapat mencapai maksimal 10 tahun penjara.
About Author
