triggernetmedia.com – Komisi III DPR RI dijadwalkan menggelar rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto pada Kamis (12/11/2026). Pertemuan tersebut akan membahas perkembangan penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden dan sejumlah pejabat negara.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, rapat tersebut juga bertujuan mengungkap pihak yang diduga menjadi aktor intelektual di balik praktik penyadapan ilegal, termasuk motif yang melatarbelakanginya.
“Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada hari Kamis 12 November 2026 untuk membahas kasus penyadapan ilegal termasuk membongkar dalang dan motif penyadapan ilegal tersebut,” ujar Habiburokhman dalam keterangannya, Minggu (8/11/2026).
Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan, rapat baru dapat dilaksanakan pada Kamis karena masa persidangan DPR RI dijadwalkan dibuka pada Selasa (10/11/2026).
“Raker baru bisa dilaksanakan hari Kamis karena masa sidang DPR baru akan dibuka Selasa tanggal 10 November,” jelasnya.
Habiburokhman menyebut rapat kerja tersebut akan dipimpin langsung olehnya selaku Ketua Komisi III DPR RI. Sejumlah pimpinan komisi dan perwakilan alat kelengkapan dewan terkait juga akan turut mendampingi.
Mereka di antaranya Wakil Ketua Komisi III Rano Alfaath, Dede Indra Permana, dan Ahmad Sahroni, serta Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Nazarudin Dek Gam.
“Rapat Kerja tersebut akan dipimpin langsung oleh saya selaku Ketua Komisi III, didampingi para wakil ketua yaitu Rano Alfaath, Dede Indra Permana, Ahmad Sahroni dan Ketua MKD Nazarudin Dek Gam,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Habiburokhman menegaskan Komisi III DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap penanganan perkara tersebut hingga seluruh fakta terungkap. Ia memastikan setiap pihak yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum.
“Sebagaimana arahan Pimpinan DPR, kami akan kawal penanganan kasus ini sampai terungkap sejelas-jelasnya. Siapapun yang terlibat haruslah dimintai pertanggungjawaban hukum,” tegasnya.
Sementara itu, kasus dugaan penyadapan ilegal tersebut terus berkembang. Mabes Polri sebelumnya telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan terhadap komunikasi Presiden dan sejumlah pejabat negara.
Salah satu nama yang disebut dalam penetapan tersangka tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo.
Dalam perkembangan terbaru, Bareskrim Polri juga menetapkan Irjen Pol Slamet Uliandi sebagai tersangka baru dalam perkara yang sama.
About Author
