triggernetmedia.com – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menegaskan pentingnya penguatan perlindungan hak pencipta melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta. Regulasi tersebut diharapkan dapat memastikan setiap pencipta memperoleh hak ekonomi, hak moral, dan hak eksklusif atas karya yang dihasilkan, sekaligus memperbaiki tata kelola distribusi royalti agar lebih transparan dan berkeadilan.
Penegasan itu disampaikan Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, saat melakukan kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi terkait penyusunan RUU Hak Cipta di Denpasar, Bali, Senin (26/10/2026).
Politikus Fraksi Partai Gerindra tersebut menjelaskan bahwa kekayaan intelektual merupakan aset yang lahir dari kecerdasan, kreativitas, dan pemikiran manusia. Karena itu, negara perlu memastikan karya yang dihasilkan tidak hanya memperoleh pengakuan secara hukum, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi penciptanya.
“Melalui sarana undang-undang inilah yang harus dapat mengaktualisasi, merasionalisasi, dan merealisasi hak ekonomi, hak moral, serta hak eksklusif yang melekat pada setiap pencipta,” ujar Bob Hasan.
Menurutnya, perlindungan hak cipta tidak cukup hanya dengan mengakui kepemilikan atas suatu karya. Sistem hukum juga harus mampu menjamin pencipta menerima manfaat yang semestinya dari karya mereka.
Bob Hasan menyoroti masih adanya persoalan di lapangan, ketika sejumlah pencipta belum menikmati atau belum memperoleh hak yang seharusnya mereka terima. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian Baleg DPR RI dalam proses penyusunan RUU Hak Cipta.
“Banyak hasil ciptaan yang penciptanya tidak menikmati atau tidak mendapatkan haknya. Inilah yang tidak boleh lagi terjadi ke depan ketika undang-undang disahkan,” tegasnya.
Ia menilai, penguatan peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan regulasi tersebut. LMKN diharapkan mampu menjalankan fungsi pengelolaan dan pendistribusian royalti secara akuntabel, sehingga hak para pencipta dapat disalurkan secara tepat.
Menurut Bob Hasan, tata kelola hak cipta juga perlu memperjelas hubungan antara pencipta sebagai subjek hukum dan karya yang dihasilkan sebagai objek hukum. Kejelasan tersebut menjadi landasan untuk memastikan hak yang melekat pada suatu ciptaan dapat dilindungi dan dipenuhi.
“Negara harus hadir. Kehadiran negara ini tidak lepas melalui LMKN atau Lembaga Manajemen Kolektif Nasionalnya,” ujarnya.
Melalui kunjungan kerja tersebut, Baleg DPR RI menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan di bidang hukum, seni, budaya, dan industri kreatif. Berbagai aspirasi yang disampaikan diharapkan menjadi bahan penyempurnaan RUU Hak Cipta agar regulasi yang dihasilkan mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi para pencipta.
Penyusunan RUU Hak Cipta diharapkan tidak hanya berfokus pada penguatan norma hukum, tetapi juga mencakup mekanisme pelaksanaan, pengawasan, dan distribusi royalti yang transparan. Dengan demikian, perlindungan terhadap pencipta dapat diwujudkan secara konkret sekaligus mendorong pertumbuhan ekosistem kreatif nasional yang sehat dan berkelanjutan.
Kunjungan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Ketut Wica; Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali I Gusti Putu Milawati; Rektor Institut Seni Indonesia Bali sekaligus maestro seni rupa dan budayawan Bali I Wayan Kun Adnyana; maestro etnomusikolog I Made Bandem; perwakilan Yayasan Griya Olah Kreativitas Seni (Geoks) Bali I Wayan Dibia; serta pencipta dan pelaku seni Tjokorda Istri Putra Padmini.
About Author
