triggernetmedia.com – Pemerintah Kota Pontianak memperkuat upaya pengendalian harga kebutuhan pokok melalui pelaksanaan pasar murah di sejumlah kecamatan. Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau, terutama bagi keluarga menengah ke bawah.
Operasi pasar murah yang sebelumnya digelar di Kecamatan Pontianak Tenggara, Pontianak Selatan, dan Pontianak Kota, kini berlanjut di Kantor Camat Pontianak Barat, Senin (26/10/2026). Selanjutnya, kegiatan dijadwalkan berlangsung di Kantor Camat Pontianak Utara pada Selasa (27/10/2026) dan Kantor Camat Pontianak Timur pada Rabu (28/10/2026).
Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan mengatakan, tingginya minat masyarakat terhadap pasar murah menunjukkan bahwa program tersebut masih dibutuhkan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Alhamdulillah antusias masyarakat cukup luar biasa. Pasar murah ini memang kita hadirkan untuk membantu meringankan masyarakat, terutama keluarga menengah ke bawah,” ujarnya.
Menurut Bahasan, pergerakan harga sejumlah komoditas pangan perlu menjadi perhatian bersama. Faktor cuaca, fenomena El Nino, kabut asap, serta kelancaran distribusi dapat memengaruhi pasokan dan harga bahan pokok di pasaran.
“Beberapa komoditas mengalami kenaikan. Karena itu kita harus siaga, bagaimana menekan harga-harga bahan pokok yang ada di Kota Pontianak,” katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya mengantisipasi potensi gangguan menjelang November. Tekanan terhadap distribusi maupun ketersediaan bahan bakar, kata dia, berisiko meningkatkan biaya transportasi yang kemudian berdampak pada harga barang.
Untuk menjaga kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan, Pemkot Pontianak tidak hanya mengandalkan pasar murah. Pemerintah daerah turut menyiapkan bantuan beras dari cadangan pangan sebagai bentuk dukungan bagi masyarakat.
“Selain pasar murah, ada juga bantuan beras cadangan pangan,” jelas Bahasan.
Di samping itu, pemerintah pusat juga menyalurkan bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram untuk setiap penerima. Program tersebut menjadi salah satu dukungan tambahan bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Ada juga program pemerintah pusat, bantuan beras masing-masing 10 kilogram,” katanya.
Bahasan menegaskan, upaya menjaga keterjangkauan harga membutuhkan langkah yang saling melengkapi, mulai dari intervensi melalui pasar murah, penyaluran bantuan pangan, hingga memastikan distribusi komoditas berjalan lancar.
Menurutnya, pengendalian inflasi tidak cukup hanya berorientasi pada indikator ekonomi. Pemerintah juga perlu memastikan dampak kebijakan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui harga kebutuhan pokok yang tetap terjangkau.
“Yang kita jaga bukan hanya inflasi secara angka, tetapi bagaimana masyarakat tetap bisa membeli kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau,” ujarnya.
Karena itu, ia berharap koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan distributor terus diperkuat untuk menjaga ketersediaan pasokan serta mencegah gangguan distribusi.
“Kalau pasokan terjaga dan distribusi lancar, harga juga lebih mudah kita kendalikan. Ini yang akan terus kita lakukan,” pungkasnya.
About Author
