triggernetmedia.com – Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia mencapai 459,3 miliar dolar AS atau setara sekitar Rp8.249 triliun pada Agustus 2026. Jumlah tersebut tumbuh 5,6 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan, peningkatan ULN Indonesia terutama dipengaruhi kenaikan utang sektor publik, baik pemerintah maupun bank sentral. Sementara itu, utang luar negeri sektor swasta mengalami penurunan.
“Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan dan pengelolaan ULN sehingga optimal dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Utang Pemerintah Capai 220,9 Miliar Dolar AS
BI mencatat ULN pemerintah pada Agustus 2026 mencapai 220,9 miliar dolar AS, atau tumbuh 3,3 persen secara tahunan.
Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN), yang mencerminkan terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.
Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ULN pemerintah diarahkan untuk mendukung sektor produktif dengan tetap memperhatikan keberlanjutan pengelolaan utang.
Berdasarkan pemanfaatannya, ULN pemerintah antara lain digunakan untuk membiayai sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 22 persen dari total ULN pemerintah. Berikutnya, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 20,7 persen; jasa pendidikan 16,2 persen; konstruksi 11,4 persen; serta transportasi dan pergudangan 8,5 persen.
BI juga menyebut kenaikan ULN bank sentral terutama didorong oleh meningkatnya kepemilikan nonresiden pada instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Perkembangan ini sejalan dengan strategi operasi moneter yang berorientasi pasar (pro-market) untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah.
Pemerintah, lanjut BI, tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu. Pengelolaan ULN juga dilakukan secara hati-hati, terukur, dan fleksibel agar pembiayaan dapat berlangsung efisien dan optimal.
“Sejalan dengan itu, posisi ULN pemerintah juga tetap sehat tecermin pada hampir seluruh ULN pemerintah merupakan utang jangka panjang,” kata Ramdan.
Utang Swasta Menurun
Berbeda dengan sektor publik, posisi ULN swasta pada Agustus 2026 tercatat sebesar 195,6 miliar dolar AS, terkontraksi 0,8 persen secara tahunan.
Penurunan tersebut dipengaruhi oleh berkurangnya utang pada kelompok perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) sebesar 0,8 persen secara tahunan. Sementara itu, ULN lembaga keuangan (financial corporations) turun 0,6 persen.
Secara keseluruhan, BI memastikan struktur utang luar negeri Indonesia tetap terjaga dan didukung penerapan prinsip kehati-hatian. Hal tersebut tercermin dari rasio ULN terhadap produk domestik bruto (PDB) yang mencapai 30,9 persen pada Agustus 2026, dengan struktur utang yang didominasi pinjaman berjangka panjang.
BI bersama pemerintah menyatakan akan terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan dan pengelolaan ULN agar penggunaannya dapat mendukung pembiayaan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.







