triggernetmedia.com – Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto membenahi kultur di tubuh Polri, terutama dalam memberikan pelayanan dan menangani laporan masyarakat.
Benny menyoroti kebiasaan penanganan perkara yang baru bergerak setelah mendapat perhatian publik. Menurut dia, perubahan kultur diperlukan agar polisi tidak mengedepankan pendekatan represif dalam menjalankan tugas.
“Tentunya kami menyampaikan selamat kepada Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto atas amanah barunya sebagai Kapolri. Tugas Jenderal Suyudi ke depan cukup berat, untuk mengembalikan marwah Polri sebagai pelayan masyarakat,” kata Benny dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (2/10/2026).
Benny mengatakan pembenahan internal harus memastikan Polri menjalankan fungsi sebagai alat negara dan lembaga penegak hukum sesuai amanat UUD 1945.
Ia mengutip Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang mengatur tugas Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
“UUD 1945 Pasal 30 ayat 4 menyebut Polri sebagai alat negara, bukan alat Pemerintah, bukan alat penguasa. Dengan dinamika Polri selama beberapa tahun belakangan ini, tugas Jenderal Suyudi memastikan agar Polri kembali bekerja sesuai fungsi dan tugasnya,” ujar Benny.
Minta Hapus Kultur No Viral No Justice
Benny secara khusus meminta Suyudi mengubah pola pelayanan kepolisian agar lebih mengedepankan pendekatan humanis. Salah satu yang disorot ialah fenomena no viral no justice, yakni laporan masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah ramai di ruang publik.
Ia juga meminta Kapolri menerapkan toleransi nol terhadap praktik pungutan liar, pemerasan, serta backing.
“Harus ada reformasi kultural Polri, dari arogansi ke pelayanan. Kasus Sambo, kasus Kanjuruhan, kasus penganiayaan warga masih membekas. Harapan kami, Kapolri baru harus berani menghapus kultur ‘no viral no justice’, serta tegakkan zero tolerance untuk pungli, pemerasan, dan backing,” kata Benny.
Benny turut meminta penegakan hukum tidak berhenti pada pelaku di lapangan. Ia mendorong Polri mengusut pihak yang berada di balik tindak pidana serta memastikan masyarakat kecil tidak menjadi sasaran pendekatan hukum yang represif.
“Untuk itu kami meminta komitmen Kapolri baru untuk berani mengungkap aktor intelektual, dan stop pendekatan represif untuk masyarakat kecil, petani, pengemudi ojol, aktivis,” ujarnya.
Suyudi Janjikan Perubahan dari Internal
Sementara itu, Suyudi sebelumnya menyatakan perubahan Polri harus dimulai dari pimpinan dan diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR, Suyudi juga menyoroti fenomena no viral no justice. Ia menyatakan laporan masyarakat semestinya diverifikasi dan ditangani tanpa harus menunggu perkara menjadi viral.
Suyudi juga menegaskan anggota Polri harus menjalankan kewenangan sesuai hukum dan tidak menggunakan jabatan untuk melakukan tindakan sewenang-wenang.
“Semangat yang ingin saya hidupkan sederhana. Tidak arogan, tidak berbohong, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan tidak menyakiti masyarakat secara sewenang-wenang,” kata Suyudi.
Komitmen tersebut menjadi bagian dari agenda pembenahan Polri yang disampaikan Suyudi, termasuk peningkatan kepastian penanganan laporan, transparansi perkara, dan kultur pelayanan kepada masyarakat.
About Author
