triggernetmedia.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak mendorong penyederhanaan pelayanan administrasi pertanahan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Langkah ini diambil untuk menyamakan persepsi antarinstansi mengenai prosedur dan persyaratan, sehingga masyarakat mendapatkan layanan yang lebih mudah, cepat, serta berkepastian hukum.
Sekretaris Daerah Kota Pontianak, Amirullah, menekankan pentingnya kesamaan pemahaman antara Pemkot, Kantor Pertanahan, dan Ombudsman RI dalam memproses administrasi pertanahan. Hal tersebut ia sampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Pelayanan Administrasi Pertanahan di Ruang Rapat Wali Kota Pontianak, Selasa (17/11/2026).
“Dari sudut pandang masyarakat, ada tiga hal yang mereka inginkan saat mengurus pelayanan, yakni mudah, murah, dan cepat. Itu yang harus kita pahami sebagai penyelenggara pelayanan publik,” ujar Amirullah.
Ia juga menyoroti sejumlah persyaratan administrasi yang kerap dinilai berlebihan oleh warga. Karena itu, ia meminta seluruh aparatur memastikan setiap dokumen yang diminta memiliki dasar hukum dan tujuan yang jelas.
“Jangan sampai tambahan rekomendasi atau dokumen justru membuat alur pelayanan menjadi panjang dan berbelit,” tegasnya.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak, Seti Kuncoro, memaparkan kendala teknis di lapangan. Menurutnya, masih banyak bidang tanah yang telah memiliki hak, tetapi belum dapat dipastikan titik lokasi fisiknya. Kondisi ini menyulitkan petugas saat harus mengonfirmasi status sertifikasi suatu lahan.
“Jika kami menyatakan tanah itu belum bersertifikat, lalu di kemudian hari ditemukan sertifikatnya, tentu akan memicu persoalan. Oleh karena itu, akurasi data harus dipastikan terlebih dahulu,” jelas Seti.
Seti turut menyinggung perbedaan alur dalam penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT). Selama ini, pihak kelurahan kerap meminta konfirmasi status sertifikasi kepada Kantor Pertanahan sebelum memproses dokumen. Padahal, informasi awal mengenai riwayat penguasaan dan kondisi fisik tanah justru berada di wilayah kelurahan.
“Pihak kelurahan yang paling mengetahui kondisi dan riwayat tanah di lapangan. Maka, perlu ada kesamaan pemahaman mengenai tahapan pelayanan serta kewenangan masing-masing instansi,” terangnya.
Sebagai solusi, Seti mengusulkan pemetaan dan pencocokan data pertanahan secara terpadu. Ia juga meminta dukungan Pemkot Pontianak untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan keterangan yang jujur mengenai asal-usul penguasaan tanah, terutama untuk bidang-bidang yang belum teridentifikasi secara spasial.
“Petugas di lapangan masih sering menemui kendala dalam menggali keterangan warga. Kami sangat membutuhkan partisipasi masyarakat untuk menyampaikan informasi sesuai kondisi sebenarnya agar proses pemetaan berjalan optimal,” pungkasnya.











