triggernetmedia.com – DPR RI dan Pemerintah menyepakati anggaran Rp23 triliun dalam RAPBN 2027 untuk membiayai gaji guru dan tenaga kesehatan daerah yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari pembahasan Transfer ke Daerah (TKD) dan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan pengalihan beban penggajian PPPK ke pemerintah pusat diharapkan dapat mengurangi kebutuhan belanja pegawai yang harus disiapkan pemerintah daerah.
“Kami anggarkan pada RAPBN 2027 sebesar Rp23 triliun. Penganggaran ini akan mengurangi beban kebutuhan anggaran pegawai dari pemerintah daerah,” kata Said.
Ruang Fiskal Daerah Diperlonggar
Selain mengambil alih anggaran gaji PPPK guru dan tenaga kesehatan, DPR RI bersama Pemerintah juga menyepakati penundaan penerapan mandatory spending belanja pegawai dan infrastruktur.
Ketentuan tersebut sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Dalam aturan itu, belanja pegawai pemerintah daerah dibatasi maksimal 30 persen, sementara belanja infrastruktur diwajibkan minimal 40 persen.
Said mengatakan penundaan penerapan ketentuan tersebut merupakan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan mandatory spending dan kondisi ruang fiskal pemerintah daerah.
“Dari evaluasi atas mandat tersebut, kami sepakat untuk memberikan penundaan pemberlakuan mandatory spending tersebut agar ruang fiskal daerah terselamatkan,” ujarnya.
Percepatan Penyelesaian Kurang Bayar DBH
Dalam kesepakatan RAPBN 2027, pemerintah juga didorong mempercepat penyelesaian kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) kepada daerah.
Said mengatakan percepatan tersebut dapat dilakukan dengan melibatkan operator investasi pemerintah untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah.
Skema tersebut diarahkan agar pembangunan tetap berjalan tanpa menambah tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Percepatan penyelesaian kurang bayar Dana Bagi Hasil, antara lain dengan memanfaatkan operator investasi pemerintah untuk membangun infrastruktur daerah tanpa menyebabkan tambahan beban dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,” pungkasnya.
About Author
