triggernetmedia.com – Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah meminta aparatur di bidang kesehatan menjadikan prinsip hak asasi manusia (HAM) sebagai bagian dari budaya kerja dan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Amirullah, penerapan HAM dalam pelayanan publik tidak selalu berkaitan dengan persoalan hukum atau isu berskala besar. Prinsip tersebut justru perlu diwujudkan melalui interaksi sehari-hari antara aparatur dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia bagi ASN di bidang Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, Kamis (24/9/2026).
“Hak asasi manusia itu melekat dalam setiap pelayanan publik, mulai dari cara berkomunikasi, kesetaraan, akses, privasi sampai penghormatan terhadap pasien,” ujarnya.
Amirullah mencontohkan penerapan HAM dapat dilakukan melalui penyediaan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas, pelayanan tanpa diskriminasi, komunikasi yang santun, hingga perlindungan terhadap data dan privasi pasien.
Pelayanan Harus Setara
Ia menekankan seluruh masyarakat berhak memperoleh pelayanan kesehatan secara adil tanpa membedakan latar belakang suku, agama, kondisi ekonomi maupun kelompok tertentu.
Menurutnya, prinsip tersebut juga sejalan dengan peran ASN sebagai perekat bangsa. Setiap pasien harus dipandang sebagai individu yang memiliki martabat serta hak yang wajib dihormati.
“Manusiawi itu artinya memanusiakan. Orang yang datang mendapatkan pelayanan harus diperlakukan sebagaimana mestinya sebagai manusia, kemudian juga harus adil,” ujarnya.
Karena itu, Amirullah mendorong ASN yang bertugas di rumah sakit, puskesmas, maupun unit pelayanan kesehatan lainnya untuk menerapkan perspektif HAM dalam pekerjaan sehari-hari.
“Dalam pelayanan kepada masyarakat, apalagi sebagai ASN, semuanya ada aturan, ada hak dan kewajiban. Tugas birokrasi adalah menciptakan keteraturan dan memastikan pelayanan berjalan dengan baik,” katanya.
HAM Perlu Diintegrasikan dalam Pelayanan
Koordinator Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat Arifian Sulthana turut mendorong aparatur negara di Kota Pontianak memahami dan mengintegrasikan prinsip HAM dalam kebijakan maupun praktik pelayanan publik.
Menurutnya, penguatan kapasitas dilakukan melalui pendekatan edukatif, partisipatif, dan kolaboratif. Sosialisasi, diskusi, serta kunjungan lapangan menjadi bagian dari upaya memperluas pemahaman aparatur sekaligus membangun koordinasi lintas sektor.
“Aparatur negara tidak hanya dituntut memberikan pelayanan yang efektif dan efisien, tetapi juga memastikan kebijakan dan pelayanan yang diberikan selaras dengan prinsip-prinsip HAM,” jelasnya.
Arifian menilai penguatan kapasitas HAM tidak semestinya berhenti sebagai kegiatan kelembagaan. Pemahaman tersebut perlu diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehingga menjadi bagian dari tanggung jawab aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Penghormatan terhadap HAM bukan hanya kewajiban pemerintah sebagai institusi, tetapi juga tanggung jawab setiap aparatur negara,” pungkasnya.
About Author
