triggernetmedia.com – Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono meninjau Waduk Penepat di Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya, Kamis (27/8/2026). Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan sumber air baku alternatif bagi Kota Pontianak di tengah meningkatnya kadar garam Sungai Kapuas akibat intrusi air laut.
Edi menjelaskan, kondisi air baku saat ini menjadi salah satu tantangan dalam menjaga kelancaran pelayanan air bersih. Kadar garam di Sungai Kapuas telah meningkat cukup signifikan sehingga tidak dapat digunakan secara optimal sebagai sumber air baku.
“Kadar garamnya sudah sampai 5.000 miligram per liter lebih. Sementara yang disyaratkan berdasarkan ketentuan kesehatan maksimum 600 miligram per liter, itu pun untuk kebutuhan mandi. Untuk air minum harus di bawah 300 miligram per liter,” jelasnya.
Waduk Penepat selama ini disiapkan sebagai sumber air baku cadangan yang terhubung dengan Instalasi PDAM Imam Bonjol melalui jaringan pipa sekitar 30 kilometer. Dalam kondisi optimal, sistem tersebut dirancang mampu memasok hingga 1.000 liter air per detik.
Namun, untuk saat ini pasokan dari Waduk Penepat baru sekitar 200 liter per detik karena infrastruktur pendukungnya masih dalam proses perbaikan.
“Yang sekarang sedang dipompa ke Imam Bonjol hanya mampu 200 liter per detik karena masih belum optimal,” ujar Edi.
Kebutuhan produksi air bersih Kota Pontianak sendiri mencapai sekitar 2.000 liter per detik yang bersumber dari empat intake, yakni Imam Bonjol, Nipah Kuning, Selat Panjang, dan Parit Mayor. Dengan cakupan layanan yang telah mencapai sekitar 90,6 persen, ketersediaan air baku menjadi faktor penting dalam menjaga kesinambungan pelayanan kepada masyarakat.
Edi menyebut Waduk Penepat memiliki luas sekitar 6,6 hektare, sementara lahan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa di kawasan tersebut mencapai sekitar 9 hektare. Saat ini, perbaikan sejumlah infrastruktur waduk, termasuk saluran inlet dan outlet, tengah dilakukan Balai Wilayah Sungai Kapuas melalui dukungan APBN.
“Infrastruktur outlet maupun inlet sedang dikerjakan perbaikannya oleh Balai Wilayah Sungai Kapuas menggunakan APBN tahun ini sekitar Rp16,6 miliar,” katanya.
Menurut Edi, percepatan perbaikan sangat dibutuhkan agar Waduk Penepat dapat berfungsi maksimal, terutama ketika Pontianak menghadapi kondisi darurat akibat kemarau dan intrusi air laut.
“Dalam kondisi darurat ini kita berharap bisa cepat selesai dan dievaluasi supaya waduknya berfungsi. Pipa-pipa yang bocor menuju Pontianak juga harus diperbaiki,” ungkapnya.
Ia juga berharap pemerintah pusat dapat mendukung penambahan jalur pipa berdiameter 800 milimeter. Infrastruktur tambahan tersebut dinilai dapat meningkatkan ketahanan pasokan air baku Pontianak dalam jangka panjang.
“Ke depan kita berharap bisa diperjuangkan untuk menambah satu track lagi, 800 milimeter. Ini untuk jangka panjang, supaya kalau darurat seperti ini kita tidak kesulitan,” jelasnya.
Selain Waduk Penepat, Edi mendorong kajian terhadap alternatif infrastruktur pengendali air, seperti pembangunan bendung karet. Menurutnya, penguatan sumber air baku perlu dilakukan secara berkelanjutan karena manfaatnya tidak hanya dirasakan masyarakat Kota Pontianak, tetapi juga Kubu Raya dan wilayah sekitarnya.
Perwakilan Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Novizar Ardiyansyah mengatakan pihaknya tengah melakukan peningkatan kapasitas Waduk Penepat. Dari kapasitas sambungan yang dirancang mencapai 1.000 liter per detik, saat ini baru sekitar 500 liter per detik yang dapat difungsikan karena masih terdapat pekerjaan perbaikan.
“Saat ini kami masih menunggu bahan dari Jakarta untuk perbaikan dua pipa. Dalam waktu dekat akan selesai,” ujarnya.
DPRD Siap Kawal Dukungan Pemerintah Pusat
Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudin menyatakan pihaknya siap mengawal upaya Pemkot Pontianak mendapatkan dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat sistem penyediaan air baku.
Ia akan berkoordinasi dengan Komisi V DPR RI agar kebutuhan pembangunan dan perbaikan infrastruktur air baku di Penepat mendapat perhatian lebih lanjut.
“Kita minta nanti untuk Komisi V, saya akan bicara dengan Ketua Komisi V dan juga Ketua DPP PDI Perjuangan untuk membantu yang ada di Penepat ini,” katanya.
Satarudin menilai persoalan air baku merupakan kepentingan strategis yang membutuhkan dukungan lintas pemerintahan. Karena itu, DPRD bersama Pemkot Pontianak akan terus mengawal kebutuhan infrastruktur tersebut agar pelayanan air bersih bagi masyarakat semakin terjamin.
“Ini pasti berlanjut. Kami akan kawal bersama Pemerintah Kota Pontianak agar penyediaan air bersih untuk masyarakat bisa lebih aman dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Pemkot Siapkan Air Tawar Gratis
Di tengah kondisi air baku yang terdampak peningkatan kadar garam, Pemkot Pontianak juga menyiapkan langkah untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat.
Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa menyediakan layanan air tawar gratis di sejumlah titik, antara lain Kantor Perumda Tirta Khatulistiwa dan booster di Perumnas III. Masyarakat dapat membawa galon atau wadah sendiri untuk mengambil air sesuai kebutuhan.
“Kalau masyarakat perlu air tawar untuk minum, ini gratis. Bisa membawa galon atau wadah lainnya. Tapi tidak untuk komersil,” tegas Edi.
Pemkot juga menyiapkan distribusi air menggunakan mobil tangki ke kawasan yang dinilai rawan terdampak. Koordinasi dilakukan bersama Balai Wilayah Sungai Kapuas, Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat, serta instansi terkait lainnya.
“Saya perintahkan PDAM, dan mudah-mudahan dibantu Balai Wilayah Sungai, Dinas PU Provinsi, untuk menyiapkan mobil tangki mendrop air tawar ke daerah-daerah rawan, khususnya untuk air minum. Gratis,” pungkas Edi.
About Author
