triggernetmedia.com – Penggunaan sistem desil sebagai salah satu dasar penentuan penerima bantuan sosial (bansos) menuai sorotan. Kebijakan tersebut dinilai menimbulkan persoalan di masyarakat sekaligus membuka kembali perdebatan mengenai akurasi dan tata kelola data kemiskinan nasional.
Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, menilai persoalan yang muncul akibat penerapan desil menunjukkan masih lemahnya pengelolaan data kemiskinan oleh pemerintah.
“Desil ini sudah membuat kegaduhan yang luar biasa dan ini kelihatan bahwa pemerintah tidak punya kemampuan manajerial mengelola data kemiskinan kita,” kata Media saat ditemui Suara.com di Masjid UGM, Kamis (27/8/2026).
Menurutnya, persoalan data kemiskinan bukan lagi dapat dianggap sebagai kendala teknis yang membutuhkan waktu untuk diperbaiki. Ia menilai pemerintah seharusnya sudah memiliki sistem pendataan yang lebih akurat setelah bertahun-tahun menjalankan berbagai program pengentasan kemiskinan.
Media menyebut, kelemahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan metode penghitungan, tetapi juga menyangkut substansi kebijakan pengentasan kemiskinan.
“Ini gagal tidak cuma dari segi teknis metodologis, tapi juga gagal dari segi substansi perjuangan membangun masyarakat khususnya mengentaskan kemiskinan,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan kompleksitas metode pengelompokan masyarakat berdasarkan desil. Menurutnya, sistem pendataan penerima bansos semestinya dibuat lebih sederhana, mudah dipahami, serta dapat memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah keterbukaan metode penghitungan desil. Media menilai publik perlu mendapatkan penjelasan mengenai indikator dan mekanisme yang digunakan pemerintah dalam menentukan posisi ekonomi setiap keluarga.
Kurangnya transparansi tersebut, menurut dia, berpotensi menimbulkan dugaan bahwa sistem desil digunakan untuk mengurangi jumlah penerima bansos dan menekan beban anggaran pemerintah.
“Saya khawatir bahwa desil-desilan ini yang kemudian diatur sedemikian rupa, yang bahkan tidak bisa diakses oleh publik metodologi detil penghitungannya, itu hanya digunakan sebagai jalan untuk menekan jumlah penerima bansos,” ujarnya.
Kekhawatiran tersebut dinilai semakin penting karena perubahan klasifikasi dapat membuat sebagian masyarakat yang sebelumnya menerima bantuan kemudian tidak lagi masuk dalam daftar penerima.
Media menilai kondisi itu berpotensi menimbulkan persoalan baru apabila perubahan status penerima tidak didasarkan pada data yang benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat.
“Pengurangan atau mengakali desil untuk menggeser pengguna bansos agar tidak menerima lagi ini sangat menyakitkan buat saya,” tuturnya.
Karena itu, pemerintah didesak memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penerapan desil, termasuk dasar penghitungan dan indikator yang digunakan. Perbaikan data juga dinilai perlu segera dilakukan agar kebijakan bansos tidak justru mengesampingkan masyarakat yang masih membutuhkan bantuan.
“Pemerintah harus menjawab kecurigaan itu dan semoga saja saya salah, tapi yang pasti sekarang kekacauan ini harus diselesaikan,” pungkas Media.
About Author
