triggernetmedia.com – Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) Sri Raharjo menilai rencana pemerintah melakukan refocusing Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan langkah yang tepat. Namun, menurut dia, perbaikan tidak cukup hanya menyasar kelompok penerima manfaat, melainkan juga harus mencakup tata kelola dan pelaksanaan program secara menyeluruh.
Raharjo mengatakan evaluasi perlu dilakukan mulai dari desain program, sistem penyediaan makanan, hingga mekanisme pemantauan dan evaluasi.
“Sejak awal targetnya terlalu ambisius. Setelah banyak terjadi kasus keracunan, pemerintah akhirnya baru melakukan pembenahan. Seharusnya kesiapan itu disusun terlebih dahulu sebelum program dijalankan secara besar-besaran,” kata Raharjo, Selasa (7/7/2026).
Menurut dia, pemerintah terlalu cepat mengejar target menjangkau seluruh penerima manfaat pada tahun pertama tanpa didukung kesiapan infrastruktur dan sumber daya yang memadai.
Ia juga menilai pelaksanaan MBG belum selaras dengan peta prevalensi stunting nasional. Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kata Raharjo, justru lebih banyak dilakukan di wilayah yang relatif mudah dijangkau, bukan di daerah dengan angka stunting yang tinggi seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur.
“Kalau memang ingin setia pada tujuan mengatasi stunting, maka fasilitas penyediaan makanan bergizi seharusnya diprioritaskan di kantong-kantong stunting. Yang terjadi sekarang justru tidak konsisten dengan tujuan tersebut,” ujarnya.
Menurut Raharjo, kondisi itu tidak terlepas dari skema penyelenggaraan MBG yang mengandalkan pembangunan dapur baru melalui yayasan dan investor. Skema tersebut dinilai mendorong pembangunan fasilitas di daerah yang memiliki infrastruktur lebih baik dan akses bahan pangan yang lebih mudah.
“Kalau mekanismenya berbasis investasi, tentu investor akan memilih lokasi yang pasokan bahan pangannya mudah, listrik tersedia, dan sumber daya manusianya ada. Akibatnya, daerah yang justru membutuhkan menjadi tertinggal,” katanya.
Selain itu, Raharjo mengingatkan pemerintah perlu memperhitungkan dampak alokasi anggaran MBG terhadap program-program lain di kementerian dan lembaga.
Ia mengusulkan pemerintah mengoptimalkan dapur dan kantin yang telah tersedia di sekolah dibandingkan membangun fasilitas baru. Menurut dia, pemanfaatan infrastruktur yang sudah ada melalui koordinasi dengan kementerian terkait dan pemerintah daerah akan lebih efisien sekaligus mempercepat pelaksanaan program.
About Author
